KUNJUNGAN KPK KE FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

MATARAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deputi Pencegahan melakukan kunjungan kerja ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka observasi kajian sistem perencanaan dan pengawasan.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Ibu Ary Purwantini. Kunjungan ini dihadiri oleh berbagai pihak, dari KPK diwakili oleh Ahmad Tahir dan Elly Dalila, FLLAJ dihadiri oleh Ketua Pokja I Wayan Suteja, Koordinator FLLAJ Ir. Asep Supriatna, Agggota FLLAJ dan Staff FLLAJ, Kepolisisan diwakili oleh AKBP Lalu Adnan, ORGANDA diwakili oleh Antonius Zaremba, PIUC PRIM oleh Lalu Sahabudin dan Balai Jalan Nasional.

KPK yang diwakili oleh Ahmad Tahir menyampaikan bahwa KPK sudah berada di NTB ssejak senin kemarin yang diawali dengan kunjungan ke Dinas Perkerjaan Umum Provinsi terkait proyek pemeliharaan jalan dalam hal ini dikelola oleh PRIM. NTB dinilai memiliki pengelolaan yang baik dalam pemeliharaan jalan sehingga tujuan dari kunjungan KPK adalah mendalami proses perencanaan pekerjaan jalan sehingga dapat diterapkan di provinsi lain. Selain itu KPK juga mendalami kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin pada jalan di NTB sehingga dibuatkan laporan untuk acuan pengelolaan di daerah lain. Hal penting ditemui dalam proses perencanaan di NTB dan yang perlu didalami untuk diadopsi di daerah lain yaitu adanya Forum yang mengkoordinasi antar instansi penyelenggara jalan.

Elly Dalila dalam kunjungannya menambahkan ada beberapa kasus akibat korupsi di sektor jalan di Indonesia, korupsi tersebut sudah berjalan sejak proses perencanaan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa korupsi berdampak pada kualitas pekerjaan, semakin tinggi korupsi maka semakin jelek kualitas pekerjaan. Dari kunjungan ini juga ingin mempelajari bagaimana proses pengawasan jalan dan bagaimana keluarnya rekomendasi untuk menutup peluang terjadinya korupsi.

Mengapa NTB dipilih menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh KPK karena NTB dinilai memiliki nilai lebih dengan provinsi lain dalam hal perencanaan dan pengawasan pekerjaan jalan jelas Elly Dalila. Diharapkan hal ini dapat dipelajari agar dapat diterapkan di provinsi lain.

Sementara itu Ketua FLLAJ memberikan pemaparan terkait dengan FLLAJ NTB. Diawali dengan sejarah berdirinya FLLAJ NTB, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme penanganan keluhan yang masuk dari masyarakat, program kerja FLLAJ dan unsur – unsur yang terlibat.

Asep Suprianan selaku koordinator FLLAJ menjelaskan bahwa semua pengaduan yang masuk ke FLLAJ ditindak lanjuti langsung oleh instansi terkait.