Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Berita

Sekda NTB Arahkan Transformasi Birokrasi: “Perangkat Daerah Perlu Identifikasi dan Pemetaan Jabatan Administrasi”

Pemerintah Provinsi NTB mulai berbenah untuk mewujudkan visi NTB Gemilang, terutama pada Misi 3 NTB Bersih dan Melayani. Melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi. Program unggulan Gemilang Birokrasi ini meliputi 9 (sembilan) program/kegiatan yang berbasis digital, mulai dari eNTeBe Plan, SAKIP LEVEL A, E-Samsat, NTB Care, Research-Based Policy, Samsat Delivery, NTB SDGs Centre, NTB Satu Data, NTB Satu Peta, dan NTB WTP. Transformasi birokrasi ini perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan professional. ASN Pemerintah Provinsi diharuskan lebih professional dan mampu menggunakan potensi yang ada untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si., yang akrab disapa Miq Gite, membuka Rapat Identifikasi dan Pemetaan Jabatan Administrasi yang Dialihkan dan Tidak Dialihkan ke Jabatan Fungsional, pada hari Kamis, 15 April 2021, di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB. Dihadiri seluruh Asisten Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas/Biro, Direktur Rumah Sakit Provinsi, dan perwakilan ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk  akselerasi pemetaan jabatan yang akan dialihkan dari jabatan administrasi struktural ke fungsional. Diharapkan kinerja birokrasi lebih dinamis, ASN lebih profesional, dan fokus pada pekerjaan fungsional, sistem kerja yang cepat dan efektif serta efisiensi kerja. Hasil koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB, sama seperti Pemerintah di Provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia diminta untuk melakukan pengalihan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Untuk itu, langkah awal yang diinisiasi oleh Miq Gite adalah “kegiatan ini bertujuan untuk identifikasi dan pemetaan jabatan administrasi yang akan dialihkan, forum rapat ini kita perlu diskusi dan curah pendapat dulu” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si, mengungkapkan bahwa tantangan awal pada proses ini adalah belum tersedianya NSPK, yaitu norma, standar, prosedur dan kriteria, dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan proses pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional untuk dilakasanakan di daerah. Tahap awal ini merupakan sosialisasi dan curah pendapat untuk identifikasi dan pemetaan jabatan yang ada di masing-masing perangkat daerah. “Kita diberi batas waktu sampai dengan tanggal 30 April 2021 untuk menyelesaikan proses identifikasi dan pemetaan pengalihan jabatan eselon 3 dan eselon 4 ke jabatan fungsional yang sesuai”, ujarnya. Proses yang sama telah dilaksanakan di level Pemerintah Pusat, saat ini sedang tahap sosialisasi untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Harapannya proses awal ini bisa diselesaikan sebelum Mei 2021.

Untuk langkah awal, Kepala Perangkat Daerah melakukan identifikasi berdasarkan Pergub terbaru nomor 82 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah, dan Pergub nomor 83 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Badan Daerah. Terdapat 242 jumlah jabatan fungsional yang dapat dipilih sebagai pengganti dalam rangka mengakomodir tupoksi di jabatan administrator. Namun, ada beberapa kendala yaitu proses pengalihan perlu memperhatikan kualitas ASN dan tingkat Pendidikan/Diklat yang mendukung posisinya pada usulan Jabatan Fungsional yang akan dilaksanakan. Turbulensi dari aparatur pemerintah ditengah situasi pandemic covid-19, syarat jabatan fungsional yang belum dapat dipenuhi karena kemampuan SDM yang terbatas.

Secara spesifik, transformasi birokrasi ke depannya, perlu memperhatikan momen ini sebagai titik balik untuk meningkatkan profesionalisme ASN. Jabatan fungsional membuat ruang bagi ASN untuk bekerja sesuai minat, kemampuan, dan tingkat Pendidikan. Walaupun demikian, kritik terhadap proses pengalihan ini adalah bukan dalam hal perampingan jabatan administrasi, namun lebih didominasi untuk pengalihan ke jabatan fungsional. Kritik lainnya adalah terkait penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Provinsi NTB dan dapat mengurangi jumlah pengawai yang ada. Untuk Dinas Perhubungan Provinsi NTB, kendala yang dihadapi adalah kesulitan untuk mengalihkan jabatan administrasi ini karena nama jabatan fungsional yang ada dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia didominasi/melekat untuk kewenangan pusat saja, bukan kewenangan pemerintah provinsi.

Disepakati, Kepala Perangkat Daerah akan mengirimkan ke Biro Organisasi hasil identifikasi dan pemetaan jabatan di masing-masing instansi, untuk dianalisis/review bersama Tim Asistensi Perampingan Birokrasi NTB. Tim ini melibatkan beberapa Widya Iswara dari Badan Pengembangan SDM Provinsi NTB. Rencana berikutnya adalah rapat klinis evaluasi hasil usulan perampingan struktur organisasi lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Perlu dilakukan terobosan nantinya, agar diklat teknis yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi NTB bisa menjamin agar ASN yang ditugaskan pada jabatan fungsional bisa bekerja optimal dan professional.

GDPK

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

Staf Sub Bagian Program menghadiri Undangan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) pada hari Senin, 12 April 2021 di Ruang Rapat Geopark Bappeda Provinsi NTB. Acara dibuka oleh Setda Provinsi Nusa Tengara Barat dan dihadiri oleh seluruh Ketua Pokja Penyusunan GDPK Provinsi NTB. Acara dilaksanakan dengan offline dan online. Masing-masing ketua Pokja menyampaikan/mempresentasikan hasil dari penyusunan masing-masing pokja.
Kesimpulan dari pemaparan masing-masing pokja adalah sebagai berikut :

  1. Dokumen GDPK yang sudah disusun masih perlu untuk dilakukan penyempurnaan atau Revisi
  2. Diperlukan adanya koordinasi kembali untuk semua Pokja
  3. Untuk data-data dalam dokumen GDPK perlu penyempurnaan dan keseragaman, diperlukan adanya persamaan untuk time series data apakah data yang akan disampaikan sampai dengan tahun 2019 atau sampai dengan tahun 2020
  4. Diperlukan komitmen untuk penyelesaian dokumen GDPK
  5. Akan dilakukan penjadwalan kembali untuk seluruh tim Pokja untuk penyempurnaan dokumen GDP dan diharapkan sebelum lebaran ada pembahasan dengan ketua bidang dan para pakar.
    Berikut terlampir disampaikan bahan paparan masing-masing pokja dari pokja 1 sampai dengan pokja 5.
    Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan terima kasih.

berikut link materi GDPK : http://bit.ly/gdpk-ntb-2021

“Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul”

“Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul”

Hello #sobatdishub, hari ini Sekretaris Dinas Perhubungan NTB, Ibu Suryani Eka Wijaya, PhD hadir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang kali ini berbeda rasa, ditengah pandemic Covid-19 yang melanda dunia, termasuk tanah kita di NTB. Tema Pembangunan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2022 adalah “Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul”. Reformasi Ekonomi dilakukan melalui diversifikasi ekonomi, baik secara horizontal/usaha terpadu maupun secara vertikal/industri pengolahan. SDM yang Unggul dilakukan melalui penanganan pengelolaan pendidikan dan kesehatan SDM, terutama akibat Pandemi COVID-19. Dinas Perhubungan berperan penting untuk prioritas pembangunan daerah Provinsi NTB terkait upaya membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi. Semangat yaa guys, kita terus berkarya dan berprestasi yaa!

KADISHUB Mendukung Kemajuan UMKM NTB

KADISHUB Drs. Lalu Bayu Windya,M.Si (Rabu, 3 Maret 2021), Menghadiri Acara Peluncuran Program Bela Beli Produk Lokal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Kapal Motor Penyeberangan Lintas Kayangan – Pototano (PP), yang diresmikan oleh Asisten II setda NTB di Kapal Garda Maritim II (MGM).

Program ini merupakan Kemitraan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok (KUPP) dan GAPASDAP Cabang Kayangan.

Dengan adanya Peluncuran ini KADISHUB berharap semoga dapat terjalin kerjasama yang baik dan berjalan lancar yang nantinya akan berlanjut sampai seterusnya sehingga dapat memberikan harapan besar bagi kemajuan UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di NTB.

Pada kesempatan ini juga Asisten II Setda NTB Bapak Ridwansyah, M.M., M.TP. menyampaikan bahwa Program unggulan Bela Beli ini intinya ingin mengangkat UMKM dengan produk lokalnya sehingga mampu bersaing dengan produk-produk lain dan sekaligus sebagai pemulihan sosial ekonomi nasional

Si PETER GEMILANG

Sebagaimana telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa terminal penumpang tipe B menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Selanjutnya sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009-2029 pada pasasl 18 ayat 2 huruf d telah dan selanjutnya dijabarkan dengan SK Gubernur NTB Nomor : 550-609 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada 6 Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu :

  1. Kabupaten Lombok Utara – Terminal Tanjung;
  2. Kabupaten Lombok Tengah – Terminal Renteng;
  3. Kabupaten Lombok Timur – Terminal Selong;
  4. Kabupaten Sumbawa Barat – Terminal Tana Mira;
  5. Kabupaten Dompu – Terminal Ginte; dan
  6. Kabupaten Bima – Terminal Tente-Woha.

Selanjutnya untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di terminal yang selamat, lancar, tertib, aman, berjadwal, efektif dan efisien serta informasi yang teritegrasi maka perlu adanya Si Peter Gemilang ”Sistem Informasi Pelayanan Terminal Menuju NTB Gemilang”. Dimana Si Peter Gemilang ini memberikan informasi terintegrasi seperti pelayanan samsat, pelayanan ijin trayek angkutan, operasional angkutan berjadwal secara online, dan pengawasan serta pengendalian pelayanan terminal real time secara online di masing – masing Terminal Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat.

                                                                                        -Terminal Tipe B-

Dalam rangka HUT NTB Ke-62. Launching Bus Disabilitas, Penandatanganan Plakat TUKS dan Penyerahan SUT Sepeda Listrik.

Rangkaian acara Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Launching Bus Disabilitas, Penandatanganan Plakat Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)  dan Penyerahan Sertifikat Uji Tipe (SUT)  Sepeda Listrik telah lancar dan sukses diselenggarakan di kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB (16/12/2020).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB mewakili Gubernur NTB. Selaku tuan rumah, Kepala Dinas Perhubungan NTB melaporkan kepada Wakil Gubernur NTB bahwa rangkaian acara HUT NTB ini adalah capaian besar dalam bidang perhubungan. Sepeda Listrik yang baru belakangan ini digaungkan ternyata sudah terlebih dahulu produsen lokal NTB yang memproduksi sepeda listrik berhasil memasarkan produknya ke pasar Internasional dan juga dibangunnya dermaga oleh PT. Pantai Damai Sejahtera yang berlokasi di Lembar dapat menjadi pilihan bagi para pemilih kapal barang/penumpang untuk bersandar di Lombok ini. Ada dermaga Mobile Bridge milik PT. ASDP indonesia Ferry di Lembar, pelabuhan barang milik PT. Pelindo di Lembar, Pelabuhan Gili Mas dan dermaga milik PT. Pantai Damai Sejahtera ini menjadi salah satu alternatif pilihan.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam sambutannya menyampaikan capaian dan terobosan bidang perhubungan ini menjadi bukti bahwa Putra/Putri NTB tidak henti-hentinya dalam berinovasi dan juga daerah NTB ini adalah daerah yang ramah investasi dan ramah disabilitas. Wagub berpesan kepada para tamu undangan bahwa pembangunan-pembangunan di Provinsi NTB harus selalu ramah Disabilitas.

Kemudian Wakil Gubernur NTB secara simbolis memberikan Sertifikat Uji Tipe (SUT) kepada produsen Sepeda Listrik Berbasis Baterai yaitu Universitas Teknologi Sumbawa dengan produknya “NGEBUTS”, PT. PLN (Persero) dengan produknya “MATRIC-B” dan Sepeda bermerk “LE-BUI” yang dibuat oleh bengkel milik bapak Gede Sukarma Dijaya yang berlokasi di Narmada, Lombok Barat. Wakil Gubernur NTB juga menandatangani peresmian (TUKS) milik PT. Pantai Damai Sejahtera dan melakukan pemotongan pita dalam launching Bus Disabilitas.

Selamat Hari Ulang Tahun Provinsi NTB yang Ke-62.

NTB Gemilang, Indonesia Maju

PERAN TRANSPORTASI TERHADAP URBANISASI

Ketersediaan berbagai fasilitas menjadi daya tarik perkotaan yang melahirkan urbanisasi.. Urbanisasi adalah perpindahan individu atau kelompok dari wilayah pedesaan ke daerah perkotaan dengan tujuan menetetap dalam kurun waktu tertentu. Perpindahan penduduk dari desa ke kota semakin meningkat jumlahnya. Memperbaiki taraf kehidupan menjadi salah satu hal yang mendorong orang untuk melakukan perpindahan. Hal ini terjadi dengan asumsi bahwa terdapat lebih banyak lapangan kerja dan peluang bisnis di kota. Berbagai fasilitas umum di perkotaan yang lebih lengkap dinilai dapat meningkatkan taraf hidup. 

Adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan yang membuat pembangunan di perkotaan lebih baik sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk untuk berdatangan ke perkotaan. Adanya kesempatan bekerja yang lebih luas dan bervariasi, kesempatan memperoleh pendidikan yang tinggi dengan sarana pendidikan yang lebih banyak dan dilengkapi teknologi informasi modern, fasilitas kesehatan yang memadai, ketersedian barang-barang yang lebih lengkap merupakan daya tarik untuk melakukan perpindahan ke daerah perkotaan.

Seiring dengan hal tersebut maka guna lahan semakin berkembang dan bertambah, perekonomian masyarakat semakin tinggi sehingga mobilitas penduduk pun meningkat dan kebutuhan transportasi pun semakin meningkat. Tidak semua daerah bahkan negara siap menanggapi isu urbanisasi ini. Urbanisasi akan meningkat seiring dengan kebutuhan perjalanan yang tinggi dengan ketidaksiapan fasilitas transportasi.

Apabila urbanisasi ini berlebihan maka dampak negatifnya tidak hanya pada daerah perkotaan yang akan semakin padat baik secara jumlah penduduk dan pembangunan fasilitas namun juga dari sisi mobilitas. Mobilitas tinggi yang tidak diimbangi antara ketersedian sarana dan prasarananya dapat berdampak negatif seperti timbulnya kemacetan dan berdampak kedepannya pada guna lahan disekitarnya. Pada pedesaan atau bagi daerah yang ditinggalkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah kurangnya sumber daya manusia serta pembangunan fasilitas yang lambat dan kurang. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara perkotaan dengan pedesaan. Perkotaan akan semakin maju dengan berbagai kemajuannya yang lambat laun dapat menimbulkan permasalahan mobilitas perkotaan yang semakin kompleks dan pedesaan akan semakin tertinggal.

Oleh karena itu dibutuhkan strategi pengendalian yang perlu dilakukan agar permasalahan urbanisasi ini tidak semakin tinggi. Transportasi mempunyai peranan penting terhadap mobilitas kegiatan urbanisasi. Kemudahan akses menuju daerah perkotaan menjadi salah satu pendukung. Namun dengan kondisi daerah pedesaan yang semakin tertinggal karena kegiatan urbanisasi yang besar-besaran perlu adanya strategi yang dilakukan untuk perkembangan di daerah pedesaan ini. Penyediaan kebutuhan infrastruktur menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan. Seiring dengan pemenuhan infrastruktur maka guna lahan disekitarnya pun akan berkembang sehingga perekonomian masyarakat meningkat. Pemenuhan akan kebutuhan infrastruktur ini dilakukan dengan memperhatikan kualitas aksesibilitas penduduk. Bagi daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar, penyediaan angkutan massal bisa menjadi salah satu strategi pengendalian yang diterapkan. Angkutan massal mampu menampung mobilitas penduduk secara besar. Dengan angkuta massal umum yang terintegrasi dengan berbagai moda yang didukung dengan kondisi infrastruktur yang memadai dan penerapan sistem e-ticketing serta penerapan konsep TOD (Transit Oriented Development) dengan mengoptimalkan moda transportasi umum yang terintegrasi dengan kawasan urban yang padat.

“Sharing Ilmu” Dishub NTB: Langkah awal wujudkan ASN Dishub yang Profesional!

Dinas Perhubungan Provinsi NTB menghadirkan kegiatan regular baru “Sharing Ilmu” yang diinisiasi oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ASN Dinas Perhubungan Provinsi NTB membagi ilmu pengetahuan dan menciptakan lingkungan organisasi Dishub yang gemar belajar secara terus menerus. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menegaskan pentingnya “learning organization” pada masing-masing perangkat daerah untuk percepatan peningkatan kinerja organisasi yang memiliki daya saing dan kompetensi tinggi. Konsep “learning organization” bertujuan untuk membangun budaya pembelajaran pada sumber daya manusia yang berada pada suatu organisasi. Budya pembelajaran ini mendukung proses transformasi untuk perubahan kinerja yang berkualitas pada organisasi tersebut. SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi dapat lebih produktif dalam bekerja. Peter Senge (1992) menegaskan bahwa “learning organization” fokus pada organisasi sebagai tempat untuk mengembangkan kapasitas SDM yang mampu menghasilkan karya yang berkualitas dengan belajar secara terus menerus untuk perubahan yang lebih baik. Lima dimensi dari learning organization meliputi systems thinking, personal mastery, mental models, building shared vision, dan team learning. Peran pemimpin organisasi menjadi krusial untuk mendukung terciptanya learning organization, Peter Senge mendefinisikan 3 peran pemimpin yaitu leader as designer, leader as teacher, dan leader as stewart. Ketiga peran pemimpin organisasi dapat menciptakan lingkungan pembelajaran pada suatu organisasi, dari ide-ide untuk perubahan dari proses berpikir yang diwujudkan menjadi aksi nyata untuk perubahan kinerja organisasi yang berkualitas.

Sesi Pertama dari event “Sharing Ilmu” ini mneghadirkan 4 narasumber yaitu Sugeng Pratowo S.E (Kepala Subbag Program), Zulkifli, S.SiT., M.Ak (Fungsional Perencana), Fernandi Ari Yunanto, S.Tr.Tra dan Jaidin S.Tr.Tra.

Moderator kegiatan ini adalah Kepala Sub Bagian Umum, Yuyun Wahyuni W.P., S.Sos., M.M.

Pembicara pertama, Kepala Sub Bagian Program, Sugeng Pratowo, menyampaikan materi terkait kerangka kerja logis, sebagai alat manajemen yang menggunakan konsep berpikir logis untuk mencapai target indikator kinerja program/kegiatan. Proses berpikir ini merupakan hasil analisis secara vertical, horizontal, dan zigzag, dilengkapi dengan asumsi/risiko dan sumber verifikasi untuk menunjukkan capaian target indikator kinerja. 

Pembicara kedua, fungsional perencana Dishub NTB, Zulkifli, menyampaikan materi yang diperoleh dari Diklat Jabatan Fungsional Perencana Muda yang dilaksanakan secara online pada Universitas Gadjah Mada. Zulkifli menerangkan konsep analisis masalah terkait faktor keselamatan pada sector transportasi. Akar masalah kecelakaan lalu lintas berasal dari faktor manusia yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan kondisi lingkungan yang kurang memadai. Pertumbuhan kendaraan di Provinsi NTB lebih dari 10%, sedangkan pertumbuhan panjang jalan dibawah 1%. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berpengaruh terhadap pergerakan manusia dan barang. Analisis masalah berasal dari akar masalah yang berdampak pada timbulnya masalah baru, proses analisis diawali dari dampak dari permasalahan yang ada untuk mencari akar permasalahan. Akar permasalahan yang digali menjadi dasar untuk intervensi program dan kegiatan agar dampak jangka pendek dan jangka panjang dapat diatasi dengan baik.

Hasil analisa pohon masalah menunjukkan bahwa tingginya angka kecelakaan berpengaruh pada faktor keselamatan transportasi.

Selanjutnya, pembicara ketiga dan keempat adalah 2 mahasiswa tugas belajar Dishub yang baru menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan RI di Bekasi. Jaidin menjelaskan topik terkait Rencana Pengembangan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Hasil penelitian Jaidin menunjukkan kebutuhan untuk pembuatan gangway sebagai pemisah jalur antara pejalan kaki dan kendaraan bermotor.

Pembicara terakhir, Fernandi, menerangkan tentang upaya peningkatan konektivitas obyek wisata di Pulau Lombok pada 4 lokasi destinasi wisata yaitu Gile Tamena, Pantai Senggigi, Kuta Mandalika, dan Gunung Rinjani. Keempat lokasi ini merupakan lokasi prioritas pariwisata dari Pemerintah. Angkutan umum yang tersedia adalah dari BIZAM ke Pantai Senggigi. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana indeks konektivitas 4 obyek wisata, data yang digunakan adalah peta jaringan jalan, peta trayek akdp, dan peta administrasi wilayah. Indeks konektivitas dihitung dengan…

Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk pengembangan SDM Dishub yang professional di masa mendatang.

Percepatan transformasi digital di NTB, siap wujudkan NTB Gemilang!

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Suryani Eka Wijaya, turut berpartisipasi pada acara webinar “Peningkatan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Dalam Percepatan Transformasi Digital”. Acara ini diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Narasumber 4 utama yaitu 1) Adis Alifiawan, Direktorat Penataan Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Kemenkominfotik RI, 2) Mulyadi, Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, 3) Dhia Anugrah Febriansah, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan usaha, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, dan 4) I Komang Sudiarta, SH, MH, Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Mataram.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Mataram bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan SFR, yaitu pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi, pengujian ilmiah, pengukuran dan koordinasi frekuensi radio. Pemeriksaan stasiun radio merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian. Penyebab utama gangguan frekuensi radio adalah penggunaan radio komunikasi tidak sesuai alokasi dan peruntukannya, tidak memiliki ISR, radio rakitan dan tidak terstandarisasi, dan terjadinya intermodulasi pemancar radio, penggunaan booster/power yang berlebihan.Provinsi NTB memiliki 29 TV siaran, 24 TV analog and 5 TV digital.

Infrastruktur jaringan telekomunikasi memiliki peran penting untuk mendukung percepatan transformasi digital.  Penetrasi penggunaan internet di Bali dan Nusa Tenggara hanya mencapai 5.2%, lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia bagian barat.    

Di era digital, dampak dari peningkatan konektifitas internet pada individu dan lembaga ditandai dengan meningkatkan akses informasi, produk dan jasa, dan finansial. Internet merupakan penghubung antara daerah perkotaan dan perdesaan. Konsep Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) Telekomunikas dan Informatika merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan jaringan dan layanan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) di tanah air.  Peta sebaran rencana di NTB dapat dilihat sebagai berikut:

Sumber: Dhia Anugrah Febriansa, 2020

Diharapkan akan terbangun ekosistem digital di desa untuk mendorong tumbuhnya ekonomi digital yang kuat dan mensejahterakan masyarakat. Desa menjadi Subjek Pelaku Ekonomi yang berkontribusi langsung pada ranti pasok nasional, melalui penyediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio (SFR) bertujuan untuk memproteksi frekuensi keselamatan, menghilangkan gangguan frekuensi radio, menertibkan penggunaan illegal, dan memeriksa kesesuaian operasional stasiun radio dengan regulasi teknis. Jika terjadi pelanggaran, tindakan yang dilakukan adalah penertiban berupa penghentian pancaran yang digunakan dan Tindakan hukum berupa penyegelan perangkat telekomunikasi.

Untuk mendukung tercapainya visi NTB Gemilang, strategi percepatan transformasi digital penting untuk segera diwujudkan. Spektrum Frekuensi Radio (SFR) merupakan salah satu infrastruktur untuk transformasi digital. Penggunaan SFR yang tidak sesuai dengan aturan dapat mengganggu dan merugikan banyak pihak. Perlu diupayakan agar penggunaan SFR berjalan tertib untuk memberikan manfaat maksimal kepada pengguna SFR.

Pada sesi Q&A, Sekretaris Dishub NTB menanyakan,

Untuk sektor transportasi, peluang pengembangan TIK dapat dikembangkan melalui Intellegent Transportation Systems (ITS). Inovasi melalui transformasi digital dengan ITS dapat membuat prasarana dan sarana transportasi menjadi lebih informatif, lancar, aman, nyaman, serta ramah lingkungan. Internet dan aplikasi smartphone membantu pengguna layanan jasa transportasi menjadi lebih baik. Untuk SFR pada daerah-daerah rawan kecelakaan dapat dikembangkan lebih baik ke depannya untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan menjamin keselamatan pengguna jalan. Semoga Program Pemerintah Provinsi NTB yaitu NTB Terkoneksi dapat dirancang lebih efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.