Category Archive Dasar & Tupoksi

ByAdmin

Tupoksi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) dan Peraturan GubernurNomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yangmelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini :

  1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
  2. Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
    1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
    2. Perencanaan program dan kegiatan bidang perhubungan;
    3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
    4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perhubungan;
    5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
    6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping itu, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan fungsi Perhubungan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Departemen Perhubungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, melaksanakan fungsinya dalam hal ini :

  1. Penetapan alur penyeberangan lintas kabupaten/kota untuk penumpang kelas ekonomi;
  2. Penetapan tarif angkutan darat lintas kabupaten/kota untuk penumpang kelas ekonomi;
  3. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawas dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan provinsi, danau dan sungai lintas kabupaten/kota serta laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  4. Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan provinsi;
  5. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara provinsi yang dibangun atas prakarsa provinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara yang diserahkan oleh pemerintah kepada provinsi;
  6. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan provinsi;
  7. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan provinsi;
  8. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kabupaten/kota;
  9. Penetapan lintas penyebrangan antar provinsi;
  10. Perencanaan dan pengembangan jaringan jalan lintas kabupaten/kota;
  11. Pelatihan bidang perhubungan darat, laut dan udara;
  12. Alokasi sumber daya manusia potensial;
  13. Penelitian bidang perhubungan yang mencakup darat, laut dan udara wilayah provinsi;
  14. Perencanaan tata ruang provinsi bidang perhubungan;
  15. Pembinaan sosialisasi sub sektor perhubungan darat, laut dan udara.

Tupoksi Berdasarkan Bidang Terdiri dari :

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi, mempersiapkan perumusan kebijakan serta memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan, dengan fungsi sebagai berikut :

  1. pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan koordinasi;
  2. pelaksanaan pembinaan administrasi urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan­­ dan keprotokolan;
  3. berkordinasi dengan bidang terkait dengan tugas – tugas dalam hal pelaksanaan, pembi­naan dan pengawasan;
  4. pengelolaan urusan keuangan.

Sekretariat membawahi beberapa bagian sub bagian yaitu :

  1. Sub Bagian Program

Sub bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan, evaluasi program dan pelaporan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. menyiapkan data sebagai bahan perumusan dan penyusunan kegiatan program dan pelaporan;
  2. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan perencanaan strategis Dinas Perhubungan;
  3. menyiapkan bahan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan;
  4. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA/RKAP dan DPA/DPPA,LPPD,LKPJ, LAKIP Dinas Perhubungan;
  5. menyiapkan bahan kajian Renstra, Renja, RKT, RKA/RKAP dan DPA/DPPA,LPPD,LKPJ, LAKIP Dinas Perhubungan;
  6. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
  7. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaaan program dan pelaporan;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan aset dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. mengumpulkan dan mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
  2. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
  3. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan;
  4. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan danperbendaharaan;
  5. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapantindak lanjut;
  6. menyiapka laporan pelaksanaan kegiatan su. Bagian keuangan;
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaan asset, kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan urusan ketatausahaan;
  2. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  3. menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengembangan kapasitas pegawai;
  4. menyiapkan bahan – bahan kelengkapan administrasi barang milik daerah;
  5. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
  6. menyiapkan bahan laporan sub bagian umum dan kepegawaian;
  7. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

B. BIDANG ANGKUTAN DARAT

Bidang Angkutan Darat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan penyelenggaraan kegiatan angkutan jalan, angkutan orang dan barang, serta perumusan kebijakan di bidang transportasi darat dan kegiatan keselamatan, pengguna lalu lintas dan angkutan jalan serta pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi. Rincian tugas Bidang Angkutan Darat sebagai berikut :

  1. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Angkutan Darat;
  2. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;
  3. penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
  4. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
  5. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
  6. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan provinsi;
  7. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang anatar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  8. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi;
  9. penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
  10. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) provinsi;
  11. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  12. persetujuan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  13. persetujuan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  14. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  15. penyajian data bidang angkutan darat;
  16. pembuatan laporan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Angkutan Darat;
  17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

C. BIDANG PENGELOLAAN TERMINAL

Bidang Pengelolaan Terminal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penelitian/kajian teknis guna pengembangan terminal, memberikan rekomendasi teknis penetapan terminal tipe B, melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan transportasi darat pada Bidang Pengelolaan Terminal;
  2. pengelolaan terminal tipe B;
  3. pelaksanakan kajian teknis/penelitian guna pengembangan terminal;
  4. pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B;
  5. persetujuan rekomendasi teknis persetujuan operasional terminal tipe B;
  6. penyiapan bahan rekomendasi teknis penetapan trayek/rute baru transportasi darat;
  7. penyiapan bahan kajian teknis rencana jaringan multi moda transportasi;
  8. penyajian data pada seksi pengembangan transportasi darat;
  9. pembuatan laporan pelaksanaan kebijakan pengembangan transportasi darat pada seksi pengembangan transportasi darat;
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA

Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, kegiatan angkutan perairan, keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, penjagaan laut dan pantai, jasa maritim serta transportasi udara, dengan rincian tugas Bidang Perhubungan Laut dan Udara sebagai berikut :

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
  2. pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
  3. persetujuan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wiliyah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi;
  4. persetujuan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasin pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam daerah Provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
  5. persetujuan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam daerah Provinsi;
  6. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasin kapal antar-daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  7. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  8. persetujuan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
  9. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam daerah Provinsi;
  10. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
  11. pembangunan, dan persetujuan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
  12. pembangunan dan persetujuan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayanai trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  13. persetujuan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
  14. persetujuan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
  15. persetujuan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
  16. persetujuan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
  17. persetujuan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
  18. persetujuan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
  19. pemantauan, pengawasan dan evaluasi arus penumpang/barang/komoditi pada Pelabuhan dan Bandar Udara di wilayah provinsi;
  20. pemberian rekomendasi teknis penetapan lokasi bandar udara baru di wilayah provinsi;
  21. penyajian data bidang perhubungan laut dan udara;
  22. pembuatan laporan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Perhubungan laut dan Udara;
  23. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.