Tugas Pokok dan Fungsi

Ditulis oleh Super User. Posted in Halaman Formal

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini :

  1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
  2. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
  3. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
  4. Perencanaan program dan kegiatan bidang Perhubungan;
  5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan;
  6. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang Perhubungan;
  7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Perhubungan;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Disamping itu, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan fungsi Perhubungan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Departemen Perhubungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, melaksanakan fungsinya dalam hal ini :

  1. Penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi;
  2. Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi;
  3. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawas dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan provinsi, danau dan sungai lintas Kabupaten/Kota serta laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  4. Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Provinsi;
  5. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara Provinsi yang dibangun atas prakarsa Provinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Provinsi;
  6. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Provinsi;
  7. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi;
  8. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota;
  9. Penetapan lintas penyeberangan antar Provinsi;
  10. Perencanaan dan pengembangan jaringan jalan lintas Kabupaten/Kota;
  11. Pelatihan bidang Perhubungan darat, laut dan udara;
  12. Alokasi sumber daya manusia potensial;
  13. Penelitian bidang Perhubungan yang mencakup darat, laut dan udara wilayah Provinsi;
  14. Perencanaan tata ruang provinsi bidang Perhubungan;
  15. Pembinaan sosialisasi sub sektor Perhubungan darat, laut dan udara.