Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Author: dishubntb

Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) KMP. Pertiwi Nusantara

Rabu, 22 Oktober 2025 — Tim Bidang Pelayaran melakukan pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada KMP. Pertiwi Nusantara milik PT. Jembatan Nusantara di anchorage area Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, usai proses docking. Pertiwi Nusantara kini siap melayani penyeberangan rute Kayangan–Pototano bagi pengguna jasa yang membutuhkan.

Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025

Rabu, 22 Oktober 2025 — Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan NTB melaksanakan rapat persiapan menjelang Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025 yang akan digelar pada 23–26 Oktober 2025 di NTB Mall Islamic Center.Kegiatan Opening Ceremony dijadwalkan pada Kamis, 23 Oktober 2025 pukul 19.30 WITA, dan akan dibuka langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia.Sebagai bentuk dukungan, Dinas Perhubungan NTB akan berkolaborasi dengan Polres Kota Mataram dan Dishub Kota Mataram untuk melakukan pengaturan dan pengamanan lalu lintas, terutama di area pintu masuk dan keluar kendaraan di sekitar Islamic Center.
Adapun area kantong parkir disiapkan di Islamic Center, Kantor Kemenag, dan Kantor Imigrasi agar arus kendaraan tetap tertib dan lancar selama kegiatan berlangsung.

PEMENUHAN DATA DAN DOKUMEN BPK RI TAHUN 2025

Rabu, 22 Oktober 2025 — Kasubag Program bersama tim dari bidang teknis menghadiri rapat pengumpulan data sektoral yang diselenggarakan oleh BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Rapat tersebut membahas isu strategis terkait ketahanan pangan, dengan fokus pada peran sektor perhubungan dalam memastikan kesiapan transportasi di setiap simpul distribusi.Selain itu, turut dibahas langkah-langkah peningkatan prasarana pelabuhan pengumpan regional guna mendukung kelancaran sistem distribusi pangan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

AKSELARASI REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Selasa 21 Oktober 2025 – Sekretaris Dinas menghadiri rapat klinis realisasi fisik bulan September 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur. Rapat ini membahas berbagai tantangan yang menyebabkan rendahnya realisasi keuangan dan fisik, sekaligus merumuskan strategi percepatan agar pelaksanaan anggaran Tahun 2025 berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Langkah ini menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah demi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

PENINGKATAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS

Lombok Barat – Jumat, 17 Oktober 2025
Dinas Perhubungan Provinsi NTB Bidang Lalu Lintas bersama Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Lombok Barat dan pihak Honda Astra melaksanakan kegiatan survei lokasi di kawasan Pusuk, Lombok Barat.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka persiapan pemasangan pesan-pesan keselamatan berlalu lintas di sepanjang jalan daerah Pusuk, yang dikenal sebagai salah satu jalur wisata dengan tingkat kepadatan kendaraan yang cukup tinggi, terutama pada akhir pekan dan musim liburan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat pengguna jalan terhadap pentingnya keselamatan berkendara dapat meningkat. Pemasangan pesan-pesan keselamatan nantinya akan ditempatkan di titik-titik strategis yang telah ditentukan berdasarkan hasil survei hari ini.
Upaya ini merupakan bagian dari kolaborasi antara kepolisian, pihak swasta, dan masyarakat dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah Lombok Barat.

Peningkatan Pelayanan Angkutan Sewa Khusus

Kamis, 16 Oktober 2025 bertempat di Ruang Rapat Cakra Dinas Perhubungan Provinsi NTB,
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTB memimpin rapat pembahasan rancangan Peraturan Gubernur tentang Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi. Dalam rapat tersebut, membahas terkait kebijakan dalam penyusunan Peraturan Gubernur langsung ataupun Keputusan (SK) Gubernur terkait tarif Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi terlebih dahulu, sembari menunggu proses harmonisasi Pergub di tingkat pusat yang membutuhkan waktu lebih lama.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penetapan kebijakan tarif transportasi berbasis aplikasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“REVITALISASI FORUM FLLAJ PADA ERA DIGITAL”

Kamis, 6 Oktober 2025, Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTB menghadiri Rapat Koordinasi Ditkamsel Korlantas Polri dengan tema
“Revitalisasi Forum Lalu Lintas di Era Digital
Mewujudkan Stabilitas Kamseltibcarlantas Menuju
Indonesia Emas.”
Rapat ini menekankan bahwa revitalisasi forum lalu lintas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di tingkat pusat maupun daerah.
Revitalisasi tersebut diarahkan pada penguatan kelembagaan dan penyempurnaan mekanisme kerja
agar lebih adaptif terhadap perkembangan era digital.
Langkah ini meliputi pembaruan struktur forum, optimalisasi peran lintas instansi seperti Dishub, Kepolisian, Dinas PU, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Jasa Raharja, serta pelibatan aktif akademisi dan masyarakat.
Melalui sinergi ini, forum diharapkan tidak hanya menjadi wadah koordinasi administratif, tetapi juga pusat inovasi kebijakan lalu lintas berbasis data dan teknologi informasi.

#dishubNTB #ntbmakmurmendunia

🚗 Bahas Mutasi Kendaraan Luar Daerah, Dinas Perhubungan Provinsi NTB Dorong Penggunaan Plat NTB 🚦

Dinas Perhubungan Provinsi NTB menghadiri rapat pembahasan kebijakan penggunaan kendaraan luar daerah yang akan dimutasi ke plat NTB. Rapat ini menghasilkan beberapa kesimpulan strategis sebagai berikut:

🔹 Rencana penerbitan Surat Edaran Gubernur mengenai mutasi kendaraan luar daerah ke plat NTB. Saat ini poin-poin kebijakan masih dalam tahap pembahasan lanjutan.

🔹 Dinas Perhubungan Provinsi NTB menjadi bagian dari kebijakan tersebut, khususnya pada poin yang mewajibkan seluruh perusahaan angkutan untuk menggunakan kendaraan dengan nomor polisi NTB.

🔹 Pertemuan lanjutan akan digelar oleh Bappenda bersama Dinas Perhubungan dan seluruh perusahaan aplikator transportasi online seperti Grab, Gojek, Maxim, dan lainnya. Fokus pembahasan adalah penertiban kendaraan agar terdaftar resmi dengan plat NTB.

🔹 Dinas Perhubungan Provinsi NTB mendorong langkah yang sejalan dengan program yang kinisedang berjalan, khususnya pembahasan Peraturan Gubernur tentang pengaturan perusahaan aplikator transportasi online di NTB.

🔹 Dinas Perhubungan Provinsi NTB mendorong untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pengawasan di titik strategis seperti pelabuhan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi kendaraan serta memberikan dampak positif bagi pendapatan asli daerah dan ketertiban transportasi di NTB. 💬🤝