Author: dishubntb

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kunjungan ke Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB beserta jajaran.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka meninjau secara langsung pelaksanaan aktivitas kerja serta fasilitas penunjang yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meninjau sejumlah ruang kerja bidang teknis, sarana dan prasarana pendukung, serta berdialog dengan pegawai terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang transportasi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di sektor transportasi berjalan secara optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB memimpin rapat pembahasan perkembangan proses perizinan Dermaga Kuta Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah bersama instansi dan pihak terkait yang bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Jl. Langko No. 49 Mataram.

Rapat ini membahas evaluasi perkembangan proses perizinan pembangunan dan operasional Dermaga Kuta Mandalika, termasuk identifikasi kendala administratif dan teknis yang masih perlu diselesaikan. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi antar instansi dalam rangka percepatan pemenuhan persyaratan perizinan serta pembahasan dukungan infrastruktur dan fasilitas penunjang operasional dermaga.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan peningkatan konektivitas transportasi laut serta mendukung pengembangan sektor pariwisata di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan Tim Bidang Pelayaran dalam rangka pemeriksaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) KMP. Liberty 01 milik PT. Surya Timur Line di Pelabuhan Kayangan yang telah melaksanakan docking

Pada Senin, 27 April 2026, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan pihak Angkasa Pura di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid terkait penataan angkutan sewa khusus di kawasan bandara. Kegiatan ini dilakukan oleh Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek atau Angkutan Sewa Khusus (ASK) guna memastikan bahwa setiap perusahaan angkutan yang beroperasi wajib memiliki izin resmi sebagai syarat utama sebelum dilakukan perpanjangan kontrak kerja sama.

Langkah ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang, sekaligus menekan biaya transportasi sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar simpul transportasi dan destinasi wisata dalam mendukung terwujudnya NTB Mendunia.

Pada Senin, 27 April 2026, Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTB menggelar rapat penataan Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dilaksanakan di ruang terbuka, tepatnya di halaman kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, sebagai tindak lanjut amanat Presiden terkait efisiensi. Dalam rapat tersebut, seluruh pihak Land Transport di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada prinsipnya menyetujui penyelenggaraan layanan KSPN. PT. Sinar Jaya Megah Langgeng ditetapkan sebagai penyedia layanan KSPN menggantikan DAMRI, dengan rute BIZAM–Pancor–Sembalun yang beroperasi pada pukul 07.00, 08.00, dan 09.00. Selain itu, disepakati tidak ada penambahan perusahaan angkutan baru yang bekerja sama dengan pihak bandara, sementara DAMRI tidak lagi menyelenggarakan layanan KSPN dan akan dilakukan penyesuaian perizinan oleh pihak terkait. Layanan pemadu moda yang telah menjadi trayek komersial juga diatur jam operasionalnya mulai pukul 10.00 hingga 12.00, serta BPTD akan menyampaikan pemberitahuan resmi terkait penghentian layanan KSPN kepada DAMRI. Ke depan, akan dilakukan penataan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh perusahaan angkutan di kawasan bandara. Langkah ini diharapkan mampu menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang, menekan biaya transportasi guna mengurangi pengeluaran masyarakat, serta meningkatkan konektivitas antar simpul dan destinasi wisata dalam mendukung terwujudnya NTB Mendunia.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB(DISHUB NTB) Bapak Drs.Ervan Anwar, MM. menghadiri agenda Kunjungan Kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berlangsung di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/4/2026).
Pertemuan ini membahas dukungan program prioritas nasional, khususnya pengusulan ruas jalan Waduruka–Pusu–Kerampi–Sarae Ruma agar masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) TA 2026.

Komitmen bersama terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor guna mempercepat pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, khususnya di Pulau Sumbawa.

Bidang Angkutan Jalan melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kota Bima serta monitoring kondisi Terminal Ginte di Kabupaten Dompu dan Terminal Tana Mira di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dari hasil pengawasan di Kota Bima, masih ditemukan sejumlah pelanggaran oleh perusahaan angkutan, antara lain menaikkan penumpang di luar terminal, kendaraan yang parkir di bahu jalan, ketidaksesuaian informasi rute trayek (stiker) pada bus, kendaraan yang belum melakukan perpanjangan KPE, serta kendaraan yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sementara itu, hasil monitoring di Terminal Ginte dan Terminal Tana Mira menunjukkan bahwa fasilitas terminal belum sepenuhnya memenuhi SPM, seperti ketersediaan air bersih, toilet, lampu penerangan, kondisi atap gedung, serta gerbang terminal. Selain itu, diperlukan penataan lapak di Terminal Ginte serta pengaturan alur keluar masuk kendaraan pada kedua terminal guna meningkatkan ketertiban dan kualitas pelayanan.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pembinaan dan penertiban terhadap perusahaan angkutan yang melanggar ketentuan serta koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan pemenuhan SPM dan penataan fasilitas terminal, guna mewujudkan layanan angkutan umum yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.
Komitmen bersama untuk terus meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan layanan angkutan umum bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat didampingi Sekretaris Dinas serta Kasubag Keuangan menghadiri pembukaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 yang membahas program unggulan dan indikator makro pembangunan daerah.
Kegiatan berlangsung di Lombok Raya Hotel.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan desk infrastruktur kewilayahan sebagai bagian dari penyelarasan rencana pembangunan antar sektor dan wilayah guna mewujudkan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan di Provinsi NTB.

Kepala Bidang Angkutan Jalan mewakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memimpin rapat terkait penataan parkir angkutan umum sebagai upaya meningkatkan ketertiban dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis yang akan segera dilaksanakan. Pertama, akan diterbitkan surat himbauan kepada seluruh pemegang izin penyelenggaraan angkutan umum agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, akan diberlakukan tahapan sanksi administratif berupa surat teguran pertama, kedua, hingga ketiga, yang dapat berujung pada pembekuan izin apabila pelanggaran terus dilakukan.

Selanjutnya, akan dilaksanakan operasi gabungan yang melibatkan unsur TNI, POLRI, BPTD Kelas II NTB, Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota setempat, PT Jasa Raharja, serta Satuan Polisi Pamong Praja guna menertibkan pelanggaran di lapangan.

Pengawasan juga akan diperketat, khususnya terkait kewajiban kepemilikan pool bagi pemegang izin angkutan umum. Di samping itu, penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan akan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi.

Dinas Perhubungan Provinsi NTB juga akan terus melakukan pembinaan terhadap perizinan yang telah diterbitkan. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota diharapkan lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan umum, baik angkutan AKAP, AKDP, maupun angkutan pariwisata yang melanggar ketentuan, termasuk terkait parkir, penggunaan pool, serta penyalahgunaan kantor.

Hasil pengawasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada BPTD Kelas II NTB untuk angkutan AKAP dan angkutan pariwisata, serta kepada Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk angkutan AKDP sebagai bahan tindak lanjut.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB memimpin rapat Forum Perangkat Daerah sektor Perhubungan, turut hadir BPTD Kelas II NTB, Bappeda, PUPR, BKAD, Tenaga Ahli Gubernur, serta Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten se- NTB. Rapat bertempat di Aula Rapat Cakra Dishub NTB