Kamis, 16 Oktober 2025 bertempat di Ruang Rapat Cakra Dinas Perhubungan Provinsi NTB,
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTB memimpin rapat pembahasan rancangan Peraturan Gubernur tentang Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi. Dalam rapat tersebut, membahas terkait kebijakan dalam penyusunan Peraturan Gubernur langsung ataupun Keputusan (SK) Gubernur terkait tarif Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi terlebih dahulu, sembari menunggu proses harmonisasi Pergub di tingkat pusat yang membutuhkan waktu lebih lama.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penetapan kebijakan tarif transportasi berbasis aplikasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kamis, 6 Oktober 2025, Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTB menghadiri Rapat Koordinasi Ditkamsel Korlantas Polri dengan tema
“Revitalisasi Forum Lalu Lintas di Era Digital
Mewujudkan Stabilitas Kamseltibcarlantas Menuju
Indonesia Emas.”
Rapat ini menekankan bahwa revitalisasi forum lalu lintas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di tingkat pusat maupun daerah.
Revitalisasi tersebut diarahkan pada penguatan kelembagaan dan penyempurnaan mekanisme kerja
agar lebih adaptif terhadap perkembangan era digital.
Langkah ini meliputi pembaruan struktur forum, optimalisasi peran lintas instansi seperti Dishub, Kepolisian, Dinas PU, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Jasa Raharja, serta pelibatan aktif akademisi dan masyarakat.
Melalui sinergi ini, forum diharapkan tidak hanya menjadi wadah koordinasi administratif, tetapi juga pusat inovasi kebijakan lalu lintas berbasis data dan teknologi informasi.

#dishubNTB #ntbmakmurmendunia

Dinas Perhubungan Provinsi NTB menghadiri rapat pembahasan kebijakan penggunaan kendaraan luar daerah yang akan dimutasi ke plat NTB. Rapat ini menghasilkan beberapa kesimpulan strategis sebagai berikut:

🔹 Rencana penerbitan Surat Edaran Gubernur mengenai mutasi kendaraan luar daerah ke plat NTB. Saat ini poin-poin kebijakan masih dalam tahap pembahasan lanjutan.

🔹 Dinas Perhubungan Provinsi NTB menjadi bagian dari kebijakan tersebut, khususnya pada poin yang mewajibkan seluruh perusahaan angkutan untuk menggunakan kendaraan dengan nomor polisi NTB.

🔹 Pertemuan lanjutan akan digelar oleh Bappenda bersama Dinas Perhubungan dan seluruh perusahaan aplikator transportasi online seperti Grab, Gojek, Maxim, dan lainnya. Fokus pembahasan adalah penertiban kendaraan agar terdaftar resmi dengan plat NTB.

🔹 Dinas Perhubungan Provinsi NTB mendorong langkah yang sejalan dengan program yang kinisedang berjalan, khususnya pembahasan Peraturan Gubernur tentang pengaturan perusahaan aplikator transportasi online di NTB.

🔹 Dinas Perhubungan Provinsi NTB mendorong untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pengawasan di titik strategis seperti pelabuhan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi kendaraan serta memberikan dampak positif bagi pendapatan asli daerah dan ketertiban transportasi di NTB. 💬🤝

Giat pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) KMP. Putri Gianyar milik PT. Jemla Ferry di anchorage area Pelabuhan Penyeberangan Kayangan yang telah melaksanakan docking tahunan di Galangan Kodja Bahari Cirebon selama +- 5 bulan.

Sabtu, 4 Oktober 2025 kepala dinas perhubungan provinsi NTB menghadiri acara Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang dipimpin oleh GM PT Jasa Raharja di Area Bundaran Songgong.

Senin, 22 September 2025, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB bersama Kepala Bidang Angkutan Jalan menyambut hangat kunjungan silaturahmi DPD dan DPC Organda NTB di Ruang Rapat Cakra Dishub NTB.

Dalam pertemuan penuh keakraban ini, Ketua DPD Organda NTB Bapak Junaidi Kasum menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan, sekaligus menyuarakan sejumlah harapan penting untuk kemajuan transportasi di Bumi Gora, di antaranya:
🚐 Pelibatan Organda dalam proses perizinan angkutan umum.
🛫 Evaluasi penataan angkutan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).
📋 Penyederhanaan regulasi perizinan agar sesuai kondisi lapangan.
🏙️ Pengembangan angkutan perkotaan di Kota Mataram.
🚫 Penertiban odong-odong di jalan raya demi keselamatan bersama.

Pertemuan ini menjadi langkah penting mempererat sinergi antara pemerintah dan pelaku transportasi untuk menghadirkan layanan angkutan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat NTB. 🌟

Dinas Perhubungan Provinsi NTB melalui Kepala Bidang Angkutan Jalan menghadiri zoom meeting Penertiban Over Dimension Over Load di Dirlantas Polda NTB

Dinas Perhubungan melalui Bidang Lalu Lintas Jalan melaksanakan giat Pam rute kunjungan Ibu Selvi Gibran ( RI 4 ) di pulau Lombok

Dinas Perhubungan Provinsi NTB menghadiri penyelenggaraan Musrenbang Provinsi NTB oleh Bappeda NTB bertempat di Hotel Lombok Raya