Author: dishubntb

MATARAM –Tim dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) melaksanakan sosialisasi Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) yang bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis, 30 Maret 2017.Tampak hadir tim sosialisasi SIPENCATAR di Dinas Perhubungan Provinsi NTB yaitu perwakilan beberapa sekolah tinggi di bawah perhubungan seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI). Kegiatan sosialisasi SIPENCATAR ini di buka oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Hj. Ary Purwantini, M.Si dan di sambut antusias oleh peserta yang menghadiri kegiatan tersebut yang terdiri dari siswa-siswi SMA dan SMK di provinsi NTB, para guru beserta perwakilan dari BKD Provinsi NTB.Pemaparan diilakukan oleh Ibu Gloria Novita selaku Kepala Jurusan Lalu Lintas Angkutan Jalan di STTD.

Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu dari 13 lokasi yang ditunjuk sebagai lokasi seleksi SIPENCATAR yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota di Indonesia. Pendaftaran penerimaan taruna baru tahun akademik 2017/2018 dibuka dengan 2 jalur yaitu jalur Pola Pembibitan dan Reguler. Pola pembibitan yaitu khusus untuk putra/putri yang berasal dari daerah pola pembibitan/ yang sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah, dimana lulusannya akan diangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) daerah setelah lulus TKD (Tes Kompetensi Daser) dengan bantuan biaya penunjang pendidikan dari daerah asal yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.Pendaftarannya dimulai tanggal 9 Maret sampai dengan 31 Maret 2017. Sedangkan jalur regular yaitu putra/putri seluruh Indonesiauntuk memenuhi ASN pusat dan daerah serta operator angkutan dimana lulusannya dapat memasuki dunia kerja sesuai dengan minatnya dimana pendaftarannya dimulai tanggal 3 April sampai dengan 19 Mei 2017.

Program studi yang disediakan yaitu terdiri dari bidang transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi laut dan transportasi udara. Pendidikan transportasi darat dan perkeretaapian terdapat 13 program studi yang telah disediakan dengan kapasitas 582 orang, pendidikan transportasi laut terdapat 12 program studi dengan kapasitas 1152 orang dan pendidikan transportasi udara terdapat 21 program studi dengan kapasitas 552 orang.Seleksi penerimaan calon taruna dilakukan dengan sistem gugur yang dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama diawali dengan pendaftaran secara online dan tes potensi akademik (TPA) dengan system CAT (Computer Assisted Test) yang dilaksanakan di seluruh lokasi seleksi. Pada saat pendaftaran secara online calon taruna wajib memperhatikan setiap alur dan tahapan yang diberikan dan dipastikan calon taruna sudah terdaftar dan mencetak kartu ujian. Tahap kedua adalah psikotes dan tahap ketiga tes kesehatan. Taruna harus memiliki fisik yang sehat dan bugar karena dalam pendidikan nanti tidak hanya belajar teori-teori tapi juga akan melakukan praktek – praktek dan kesehatan sangat berpengaruh untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.Rangkaian tahapan tersebut diakhiri dengan tes kesamaptaan dan wawancara.

dormer shed plans

Kegiatan sosialisasi sipencatar diakhiri dengan pemberian cenderamata oleh perwakilan dari STTD, STIP, STPI dan BPSDM. Putra – putri di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan karier khususnya dalam bidang perhubungan di sekolah – sekolah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang tersebar di seluruh Indonesia.

MATARAM –Apel Siaga Bencana NTB di gelar Sabtu pagi (18/3) di Lapangan Mentigi Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Apel dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosiady Sayuti dan bertujuan sebagai salah satu pengecekan kesiagaan personel Satgas penanggulangan bencana.

Apel Siaga Bencana ini diikuti oleh personil TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat Korem 162 Wira Bhakti dan jajarannya seperti Danramil Tanjung, Bayan dan Gangga serta peserta yang terdiri dari 1 SSK personel gabungan Korem 162 Wira Bhakti dan Satdisjan Korem 162 Wahana Bhakti, 1 SST anggota Yonif 742, 1 SST anggota TNI AU, 2 STT anggota Polda NTB, 1 Regu anggota Basarnas, 2 SST anggota PNBP serta 1 SST anggota Satpol PP Provinsi NTB.

Dalam apel ini Sekda menyampaikan kegiatan ini selain untuk pengecekan kesiagaan personel juga ditujukan sebagai wahana silahturahmi antar seluruh anggota.

Setelah kegiatan pelaksanaan apel dilanjutkan dengan pembersihan sepanjang pesisir pantai yang ada di sekitar Pelabuhan Bangsal dan Teluk Nare.

Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin karena hasil yang didapat sangat bermanfaat salah satunya bagi kebersihan lingkungan di daerah Pelabuhan Bangsal dan Teluk Nare.

MATARAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deputi Pencegahan melakukan kunjungan kerja ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka observasi kajian sistem perencanaan dan pengawasan.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Ibu Ary Purwantini. Kunjungan ini dihadiri oleh berbagai pihak, dari KPK diwakili oleh Ahmad Tahir dan Elly Dalila, FLLAJ dihadiri oleh Ketua Pokja I Wayan Suteja, Koordinator FLLAJ Ir. Asep Supriatna, Agggota FLLAJ dan Staff FLLAJ, Kepolisisan diwakili oleh AKBP Lalu Adnan, ORGANDA diwakili oleh Antonius Zaremba, PIUC PRIM oleh Lalu Sahabudin dan Balai Jalan Nasional.

KPK yang diwakili oleh Ahmad Tahir menyampaikan bahwa KPK sudah berada di NTB ssejak senin kemarin yang diawali dengan kunjungan ke Dinas Perkerjaan Umum Provinsi terkait proyek pemeliharaan jalan dalam hal ini dikelola oleh PRIM. NTB dinilai memiliki pengelolaan yang baik dalam pemeliharaan jalan sehingga tujuan dari kunjungan KPK adalah mendalami proses perencanaan pekerjaan jalan sehingga dapat diterapkan di provinsi lain. Selain itu KPK juga mendalami kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin pada jalan di NTB sehingga dibuatkan laporan untuk acuan pengelolaan di daerah lain. Hal penting ditemui dalam proses perencanaan di NTB dan yang perlu didalami untuk diadopsi di daerah lain yaitu adanya Forum yang mengkoordinasi antar instansi penyelenggara jalan.

Elly Dalila dalam kunjungannya menambahkan ada beberapa kasus akibat korupsi di sektor jalan di Indonesia, korupsi tersebut sudah berjalan sejak proses perencanaan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa korupsi berdampak pada kualitas pekerjaan, semakin tinggi korupsi maka semakin jelek kualitas pekerjaan. Dari kunjungan ini juga ingin mempelajari bagaimana proses pengawasan jalan dan bagaimana keluarnya rekomendasi untuk menutup peluang terjadinya korupsi.

Mengapa NTB dipilih menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh KPK karena NTB dinilai memiliki nilai lebih dengan provinsi lain dalam hal perencanaan dan pengawasan pekerjaan jalan jelas Elly Dalila. Diharapkan hal ini dapat dipelajari agar dapat diterapkan di provinsi lain.

Sementara itu Ketua FLLAJ memberikan pemaparan terkait dengan FLLAJ NTB. Diawali dengan sejarah berdirinya FLLAJ NTB, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme penanganan keluhan yang masuk dari masyarakat, program kerja FLLAJ dan unsur – unsur yang terlibat.

Asep Suprianan selaku koordinator FLLAJ menjelaskan bahwa semua pengaduan yang masuk ke FLLAJ ditindak lanjuti langsung oleh instansi terkait.

MATARAM – Fenomena mewabahnya angkutan umum online di beberapa kota di Indonesia sempat memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan tidak jarang sampai terjadi konflik yang berujung pada tindak kekerasan antara penyedia jasa layanan transportasi konvensional dengan online. Kementerian Perhubungan tengah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan diberlakukan pada 1 April 2017.

Menjelang diberlakukannya revisi PM 32 Tahun 2016 pada 1 April nanti, Dinas Perhubungan Provinsi NTB turut melakukan sosialisasi perihal revisi tersebut. Pada Jum’at, 31 Maret 2017 Dinas Perhubungan Provinsi NTB melaksanakan kegiatan  Sosialisasi revisi PM 32 Tahun 2016 di Ruang Rapat “ROWOT” Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Kegiatan ini di buka oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Bayu dan dilanjutkan dengan pemaparan materi revisi PM 32 Tahun 2016.

Dalam revisi PM 32 Tahun 2016 menghasilkan 11 point yang akan diterapkan nanti yaitu, jenis angkutan sewa, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala (KIR), Pool, bengkel, pajak, akses dashboard, dan sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan.

Pada 21 Maret lalu Dinas Perhubungan Provinsi NTB melakukan rapat persiapan untuk kegiatan sosialisasi ini. Pada rapat tersebut beliau menegaskan bahwa dalam revisi pm 32 Tahun 2016 diharapkan menemukan solusi yang berprinsip “kesetaraan” kepada pengusaha jasa transportasi konvensional dan pengusaha jasa transportasi online.

Pengusaha jasa transportasi online diharapkan mengikuti isi revisi PM 32 Tahun 2016 tersebut. Mulai bermunculannya angkutan online dalam hal ini adanya ojeg online di NTB  perlu diatur.“Untuk masalah ojek online memang perlu diatur lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesemerawutan, oleh itu diperlukan masukan – masukan sebagai draft dalam pembuatan Pergub” ucap Lalu Bayu.

Faturrahman perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat menyampaikan dalam membuat regulasi kita harus tahu jumlah kebutuhan dan jumlah kendaraan yang sudah beroperasi di wilayah NTB, jadi diperlukan pendataan lebih lanjut untuk mengetahui jumlah kebutuhan.

Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol Budi Indra Dermawan menghimbau kepada para pengguna jasa transportasi agar segera melapor ke dinas terkait seperti Dirlantas Polda NTB atau Dinas Perhubungan terkait tat acara dan perijinan usahanya.

Kepala Dinas Perhubungan berharap agar tidak ada lagi konflik yang terjadi antara angkutan online dan angkutan konvensional. Revisi PM 32 Tahun 2016 ini adalah cara pemerintah untuk menyetarakan angkutan online dan konvensional. Peraturan ini memberikan payung hukum bagi angkutan online serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.  Maka penyedia jasa transportasi harus menjalankan 11 point yang tertuang dalam revisi PM 32 Tahun 2016.

MATARAM – Penerimaan dan pengukuhan personil terminal tipe A dan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) seluruh Indonesia sebagai pegawai Kementerian Perhubungan dilaksanakan hari Jum’at, tanggal 3 Februari 2017 .

Acara ini disaksikan melalui video conference di Polda Nusa Tenggara Barat.Pada kegiatan tersebut dilakukan video conference antara Menteri Perhubungan , Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Dirjen Perhubungan Darat dan Koordinator Terminal Tipe A dan UPPKB di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto berharap kepada seluruh personil Terminal Tipe A dan UPPKB  yang beralih menjadi pegawai Kementerian Perhubungan  agar dapat memberikan pelayanan yang PRIMA kepada masyarakat. “ Jaga keamanan asset Terminal dan UPPKB di seluruh Indonesia sesuai wilayah masing-masing dan STOP PUNGLI” katanya.

“Bekerjalah secara profesional, berintegritas, disiplin dan bersih dalam melaksanakan tugas, serta HINDARI PUNGLI” tegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.