Dinas Perhubungan Provinsi NTB
Ayo kita serentak bergerak, Wujudkan merdeka belajar.
Pendidikan merupakan fondasi untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia. Melalui pendidikan terlahir generasi unggul yang siap meneruskan perjuangan leluhurnya.
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021
Selamat malam #sobatdishubntb ?
Sore ini anggota bidang lalu lintas jalan melakukan kegiatan lapangan memantau arus lalu lintas serta menurunkan beberapa personil di beberapa titik rawan terjadinya kemacetan dikarenakan masyarakat banyak yang beraktivitas untuk mempersiapkan kegiatan buka puasa. Ada pun beberapa titik yang di pantau antara lain simpang empat BI, Sangkareang dan Taman budaya. Menjelang sore hingga waktu persiapan berbuka kota Mataram di guyur hujan lebat sehingga volume kendaraan pun berkurang dan hasil pantauan lapangan arus lalu lintas lancar, aman, tertib dan teratur.
Selamat Hari Buruh 2021 untuk para pekerja di seluruh Indonesia, tetap semangat dalam bekerja walau tantangan pandemi masih didepan mata, tetap selalu menjaga integritas serta kesehatan dalam bekerja.
Hari ini seluruh rakyat Indonesia merayakan Hari Kartini yang jatuh pada Rabu, 21 April 2021.
Raden Adjeng Kartini adalah seorang pahlawan nasional indonesia, beliau di kenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi-nusantara dengan gagasan beliau yang hingga saat ini masih terus digaungkan yaitu emansipasi wanita.
Untuk memperingati hari Kartini ini ASN perempuan dinas perhubungan mengenakan kebaya putih dengan bawahan kain songket dan tenun asli Lombok sebagai dukungan atas produk lokal NTB. Betapa cantik dan menawannya Kartini – Kartini dishub NTB ini.
Pemerintah Provinsi NTB mulai berbenah untuk mewujudkan visi NTB Gemilang, terutama pada Misi 3 NTB Bersih dan Melayani. Melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi. Program unggulan Gemilang Birokrasi ini meliputi 9 (sembilan) program/kegiatan yang berbasis digital, mulai dari eNTeBe Plan, SAKIP LEVEL A, E-Samsat, NTB Care, Research-Based Policy, Samsat Delivery, NTB SDGs Centre, NTB Satu Data, NTB Satu Peta, dan NTB WTP. Transformasi birokrasi ini perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan professional. ASN Pemerintah Provinsi diharuskan lebih professional dan mampu menggunakan potensi yang ada untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si., yang akrab disapa Miq Gite, membuka Rapat Identifikasi dan Pemetaan Jabatan Administrasi yang Dialihkan dan Tidak Dialihkan ke Jabatan Fungsional, pada hari Kamis, 15 April 2021, di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB. Dihadiri seluruh Asisten Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas/Biro, Direktur Rumah Sakit Provinsi, dan perwakilan ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk akselerasi pemetaan jabatan yang akan dialihkan dari jabatan administrasi struktural ke fungsional. Diharapkan kinerja birokrasi lebih dinamis, ASN lebih profesional, dan fokus pada pekerjaan fungsional, sistem kerja yang cepat dan efektif serta efisiensi kerja. Hasil koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB, sama seperti Pemerintah di Provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia diminta untuk melakukan pengalihan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Untuk itu, langkah awal yang diinisiasi oleh Miq Gite adalah “kegiatan ini bertujuan untuk identifikasi dan pemetaan jabatan administrasi yang akan dialihkan, forum rapat ini kita perlu diskusi dan curah pendapat dulu” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si, mengungkapkan bahwa tantangan awal pada proses ini adalah belum tersedianya NSPK, yaitu norma, standar, prosedur dan kriteria, dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan proses pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional untuk dilakasanakan di daerah. Tahap awal ini merupakan sosialisasi dan curah pendapat untuk identifikasi dan pemetaan jabatan yang ada di masing-masing perangkat daerah. “Kita diberi batas waktu sampai dengan tanggal 30 April 2021 untuk menyelesaikan proses identifikasi dan pemetaan pengalihan jabatan eselon 3 dan eselon 4 ke jabatan fungsional yang sesuai”, ujarnya. Proses yang sama telah dilaksanakan di level Pemerintah Pusat, saat ini sedang tahap sosialisasi untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Harapannya proses awal ini bisa diselesaikan sebelum Mei 2021.
Untuk langkah awal, Kepala Perangkat Daerah melakukan identifikasi berdasarkan Pergub terbaru nomor 82 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah, dan Pergub nomor 83 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Badan Daerah. Terdapat 242 jumlah jabatan fungsional yang dapat dipilih sebagai pengganti dalam rangka mengakomodir tupoksi di jabatan administrator. Namun, ada beberapa kendala yaitu proses pengalihan perlu memperhatikan kualitas ASN dan tingkat Pendidikan/Diklat yang mendukung posisinya pada usulan Jabatan Fungsional yang akan dilaksanakan. Turbulensi dari aparatur pemerintah ditengah situasi pandemic covid-19, syarat jabatan fungsional yang belum dapat dipenuhi karena kemampuan SDM yang terbatas.
Secara spesifik, transformasi birokrasi ke depannya, perlu memperhatikan momen ini sebagai titik balik untuk meningkatkan profesionalisme ASN. Jabatan fungsional membuat ruang bagi ASN untuk bekerja sesuai minat, kemampuan, dan tingkat Pendidikan. Walaupun demikian, kritik terhadap proses pengalihan ini adalah bukan dalam hal perampingan jabatan administrasi, namun lebih didominasi untuk pengalihan ke jabatan fungsional. Kritik lainnya adalah terkait penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Provinsi NTB dan dapat mengurangi jumlah pengawai yang ada. Untuk Dinas Perhubungan Provinsi NTB, kendala yang dihadapi adalah kesulitan untuk mengalihkan jabatan administrasi ini karena nama jabatan fungsional yang ada dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia didominasi/melekat untuk kewenangan pusat saja, bukan kewenangan pemerintah provinsi.
Disepakati, Kepala Perangkat Daerah akan mengirimkan ke Biro Organisasi hasil identifikasi dan pemetaan jabatan di masing-masing instansi, untuk dianalisis/review bersama Tim Asistensi Perampingan Birokrasi NTB. Tim ini melibatkan beberapa Widya Iswara dari Badan Pengembangan SDM Provinsi NTB. Rencana berikutnya adalah rapat klinis evaluasi hasil usulan perampingan struktur organisasi lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Perlu dilakukan terobosan nantinya, agar diklat teknis yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi NTB bisa menjamin agar ASN yang ditugaskan pada jabatan fungsional bisa bekerja optimal dan professional.
Staf Sub Bagian Program menghadiri Undangan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) pada hari Senin, 12 April 2021 di Ruang Rapat Geopark Bappeda Provinsi NTB. Acara dibuka oleh Setda Provinsi Nusa Tengara Barat dan dihadiri oleh seluruh Ketua Pokja Penyusunan GDPK Provinsi NTB. Acara dilaksanakan dengan offline dan online. Masing-masing ketua Pokja menyampaikan/mempresentasikan hasil dari penyusunan masing-masing pokja.
Kesimpulan dari pemaparan masing-masing pokja adalah sebagai berikut :
berikut link materi GDPK :
“Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul”
Hello #sobatdishub, hari ini Sekretaris Dinas Perhubungan NTB, Ibu Suryani Eka Wijaya, PhD hadir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang kali ini berbeda rasa, ditengah pandemic Covid-19 yang melanda dunia, termasuk tanah kita di NTB. Tema Pembangunan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2022 adalah “Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul”. Reformasi Ekonomi dilakukan melalui diversifikasi ekonomi, baik secara horizontal/usaha terpadu maupun secara vertikal/industri pengolahan. SDM yang Unggul dilakukan melalui penanganan pengelolaan pendidikan dan kesehatan SDM, terutama akibat Pandemi COVID-19. Dinas Perhubungan berperan penting untuk prioritas pembangunan daerah Provinsi NTB terkait upaya membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi. Semangat yaa guys, kita terus berkarya dan berprestasi yaa!
(08/04/2021) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2021 dengan tema Transformasi Perhubungan Darat Untuk Menghadapi Tantangan dan Peluang. Kegiatan ini digelar di Crowne Plaza, Jakarta pada Kamis 8 April 2021. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kegiatan Rakornis tahun ini dilaksanakan secara virtual mengingat adanya pandemi Covid-19 saat ini selain itu optimalisasi serta dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin meluas.
Kegiatan Rakornis ini dibuka oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Dalam pengarahannya Menteri Perhubungan menyampaikan terdapat 5 (lima) isu strategis yang perlu penanganan secara cepat, yaitu persiapan pengendalian transportasi di masa Angkutan Lebaran Tahun 2021, penanganan angkutan barang Over Dimensi dan Over Load (ODOL), pembangunan infrastruktur transportasi darat, peningkatan keamanan dan keselamatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP), dan dukungan Long Distance Ferry (LDF) pada Logistik Nasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa permasalahan di Bidang Perhubungan Darat sangat luas sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan yang berada di provinsi dan di kabupaten/kota, instansi lintas sektor dan para stakeholder untuk bersama-sama mendukung program-program di bidang perhubungan darat.
Beberapa kegiatan juga dirangkaikan dalam acara Rakornis ini yaitu penyerahan penghargaan kepada PPNS, penyerahan penghargaan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), penyerahan sertifikat SMK Perusahaan Angkutan Umum, Peluncuran dashboard e-Hubdat dan peresmian penggunaan GeNose di Terminal Tipe A.
(01/04/2021) Kasus Positif Covid-19 masih terus bertambah. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bekerjasama dengan Motion Radio menggelar webinar dengan tema “BERMOBILITAS HARIAN DENGAN TRANSPORTASI PUBLIK, SIAPA TAKUT?”
Kepala BPTJ Polana B. Pramesti, MSc. Founder and Executive Director of Seasoldier, Nadine Chandrawinata serta Founder & Chairman Junior Doctor Network Indonesia dr. Andi Khomeini Takdir, SpPD, hadir sebagai narasumber webinar kali ini. Angkutan umum menjadi salah satu alternative dalam bermobilitas harian dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Masyarakat yang menggunakan angkutan umum diharapkan dapat berpindah dari satu moda ke moda lain dengan memanfaatkan Non Motorized Transportation (NMT) seperti bersepeda dan berjalan kaki. Pemanfaatan NMT ini juga sebenarnya merupakan bentuk penerapan protokol kesehatan dalam transportasi Manfaat dari penggunaan NMT ini salah satunya untuk mengurangi polusi sehingga masyarakat menjadi lebih sehat dan lingkungan hidup pun menjadi terjaga.
Menurut dr. Andi Khomeini Takdir, SpPD manfaat menggunakan transportasi umum yaitu masyarakat terbiasa untuk disiplin, baik mengatri dan lain-lain. Selain itu manfaat lainnya adalah menurunkan polusi udara sehingga dapat juga menurunkan resiko gangguan paru-paru dan jantung. Jika terjadi kemacetan orang harus duduk berjam-jam. Hal ini dapat meningkatkan resiko Hyperpolugasi. Selain itu tingkat stress masyarakat rendah karena dengan menggunakan angkutan umum orang tidak pelu menyetir sendiri.
Salah satu potensi penularan virus Covid-19 adalah melalui mulut dan hidung sehingga larangan berbicara di dalam angkutan baik mengobrol maupun menelpon menjadi salah satu bentuk protokol kesehatan yang telah diterapkan selain penerapan 5M.
Pada masa pandemi ini ada kekhawatiran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Oleh karena itu kepercayaan masyarakat untuk aman menggunakan angkutan umum perlu dibangun dengan menyediakan transportasi yang menerapkan protokol kesehatan dan disupport dengan pembangunan jalur-jalur sepeda. Angkutan yang sehat, aman, nyaman, ramah lingkungan menjadi harapan kita semua.
KADISHUB Drs. Lalu Bayu Windya,M.Si (Rabu, 3 Maret 2021), Menghadiri Acara Peluncuran Program Bela Beli Produk Lokal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Kapal Motor Penyeberangan Lintas Kayangan – Pototano (PP), yang diresmikan oleh Asisten II setda NTB di Kapal Garda Maritim II (MGM).
Program ini merupakan Kemitraan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok (KUPP) dan GAPASDAP Cabang Kayangan.
Dengan adanya Peluncuran ini KADISHUB berharap semoga dapat terjalin kerjasama yang baik dan berjalan lancar yang nantinya akan berlanjut sampai seterusnya sehingga dapat memberikan harapan besar bagi kemajuan UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di NTB.
Pada kesempatan ini juga Asisten II Setda NTB Bapak Ridwansyah, M.M., M.TP. menyampaikan bahwa Program unggulan Bela Beli ini intinya ingin mengangkat UMKM dengan produk lokalnya sehingga mampu bersaing dengan produk-produk lain dan sekaligus sebagai pemulihan sosial ekonomi nasional
