Author: dishubntb

KADISHUB DAMPINGI GUBERNUR NTB KUNJUNGAN KE PULAU MOYO DAN PULAU MEDANG

KONDISI SOSIAL MASYARAKAT PULAU MOYO DAN PULAU MEDANG

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Drs. Lalu Bayu Windia,M.Si mendampingi Bapak Gubernur NTB kunjungan ke pulau Moyo dan pulau Medang (07/08)

Warga Pulau Moyo mayoritas berasal dari etnik Bima dengan latar belakang mata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Mereka tinggal dipinggir laut tetapi bukan pelaut ulung. Lebih mengenal cara merambah hutan. Problem yang menonjol di P Moyo terkait kerusakan hutan. Ekosistem perairan P Moyo, relatif aman. Sebaliknya, warga Pulau Medang terdiri dari suku Bugis dan Bajo dengan keterampilan tinggi sebagai pelaut. Problem di P Medang tidak terkait dengan perambahan hutan tetapi ditemukan pengeboman ikan. Meskipun tidak terdampak pandemi COVID 19, tapi dampak berupa PHK karyawan terjadi.

Dialog Gubernur NTB dengan Masyarakat Pulau Moyo dan Pulau Medang

Bapak Gubernur didampingi Kadishub mengadakan dialog dengan masyarakat sehingga muncul beberapa isu dan usulan berdasarkan dialog dengan masyarakat antara lain Jalan akses yang menghubungkan konsentrasi pemukiman penduduk tidak bagus, Pandemi COVID 19 tidak ditemukan di pulau Moyo dan Pulau Medang namun ada penyakit menonjol dan belum diatasi yaitu TBC dan Malaria. Boat Ambulance sudah ada namun tidak beroperasi maksimal dan pemkab Sumbawa akan mengusahakan agara dapat beroperasi maksimal. Dari segi pendidikan adanya isu kekurangam guru.Warga sukar mendapat layanan izin untuk Kapal – kapal nelayan diatas 6 GT hal ini akan diusahakan “layanan jemput bola” berkoordinasi dengan Sahbandar Badas sebagai pemegang kewenangan. Dikemukakan juga oleh masyarakat, adanya kemahalan harga BBM di P Medang, kekurangan air untuk minum ternak, Listrik belum menyala 24 jam. Adanya indikasi peredaran narkoba tapi isu ini dibantah oleh BABINKAMTIBMAS. Masyarakat mengusulkan pembangunan dermaga Lab Aji dan Belum ada “pintu masuk” yang resmi bagi warga Moyo yang hendak bepergian dengan tujuan ke “main-island” di P Sumbawa.

Demikian beberapa isu dan usul dari dialog Gubernur – Warga P Moyo, P Medang. Yang selanjutnya akan di tindaklanjuti sebagai bentuk respon cepat terhadap kepentingan masyarakat disana.

ASN BERSEPEDA!!! LANGKAH NYATA WUJUDKAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

Sebuah kesadaran membangun keseimbangan antara ritme kerja dengan kesehatan tubuh serta upaya mengurangi polusi udara akibat kendaraan bermotor yang digunakan sebagai moda transportasi harian. Kondisi ini mendorong gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bersepeda di Provinsi NTB, sebuah kampanye untuk mendorong penggunaan sepeda sebagai alat transportasi utama yang menjadi solusi tanpa polusi dengan bonus kesehatan bagi penggunanya.

ASN Bersepeda di lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram yang tergabung dalam Gerakan Bike To Work (B2W) Lombok menginisiasi kampanye “ASN Bersepeda” yang diawali pada Senin, 10 Agustus 2020. Kampanye yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Bike To Work (B2W) Lombok, diikuti oleh ASN yang bekerja pada Dishub Provinsi NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB dan juga Dinas Perhubungan Kota Mataram.

Tim ASN Bersepeda yang berangkat dari Kantor Dishub Provinsi NTB menuju halaman Kantor Gubernur Provinsi NTB diterima langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB Bapak Ir. Ridwan Syah, MM, MSc, MTP. Beliau menyambut positif dan menyampaikan bahwa “Dulu ASN Pemerintah Provinsi NTB setiap hari rabu menggunakan sepeda pada masa pemerintahan TGB. Kegiatan ini penting sebagai upaya mengubah pola hidup ASN agar lebih berkualitas dan sehat”. Harapannya kegiatan ini dapat terus berlanjut dan mendapatkan dukungan dari para pihak antara lain berupa penyediaan infrastruktur pendukung yaitu fasilitas jalur sepeda dan parkir serta adanya regulasi. Tujuannya adalah bagi perlindungan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam bersepeda.

Di tengah Pandemic COVID19, tren bersepeda sekarang menjadi primadona dan masif di seluruh kota-kota di dunia dan Indonesia. Gaya hidup bersepeda kembali menjadi momentum “new life style” yang berdampak pada peningkatan penjualan sepeda. Semakin maraknya budaya bersepeda ini, mendorong para ASN dari berbagai dinas dan badan yang tergabung dalam Gerakan Bike To Work (B2W) Lombok untuk mengkampanyekan ASN Bersepeda.

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB yang juga merupakan Koordinator Wilayah B2W Lombok, Suryani Eka Wijaya PhD, menyampaikan bahwa “Tujuan kampanye ASN Bersepeda ini untuk mengajak ASN dan masyarakat untuk menggunakan sepeda dalam beraktifitas sehari-hari”. Kampanye ini juga berupaya mendorong ASN untuk turutserta menjadikan sepeda sebagai alat transportasi utama ke tempat kerja maupun tempat beraktifitas lainnya.

Kampanye ASN Bersepeda diikhtiarkan juga mendorong perubahan budaya masyarakat untuk menjadikan sepeda sebagai alat transportasi utama yang ramah lingkungan. Selain itu, terwujudnya infrastruktur kota Mataram yang ramah bagi pesepeda, tersedianya jalur sepeda, rambu, tempat parkir sepeda yang nyaman, penunjuk arah, pembatas jalur sepeda, taman sepeda, dan fasilitas ruang ganti di perkantoran.

Bersepeda memberikan banyak manfaat bagi ASN sendiri dan bagi Pemerintah Daerah, diantaranya dengan bersepeda ASN menjadi sehat dan dapat meningkatkan kinerjanya selama bekerja. ASN juga dapat mengurangi biaya transportasi, dan berkontribusi langsung pada pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dan polusi udara.

Kampanye ASN Bersepeda ini baru saja dimulai lagi, menggelorakan minat bersepeda di kalangan ASN Pemerintah Provinsi NTB. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi semua ASN untuk menciptakan keseimbangan pola antara kerja dan olahraga, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Untuk membangkitkan minat, kampanye ASN Bersepeda mengambil rute kawasan perkantoran yaitu Jalan Langko dan Jalan Pejanggik. Kegiatan ditutup sesi foto bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB Bapak Ir. Ridwan Syah, MM., MSc, MTP.

Semangat ASN NTB Bersepeda!

Materi terakhir Webinar Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas Untuk NTB Gemilang oleh Kepala BPS Provinsi NTB

Materi terakhir Webinar Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas Untuk NTB Gemilang oleh Kepala BPS Provinsi NTB Bapak Suntono, SE, M.Si tentang RUDAT’S Sebuah Karya Aplikasi Data Statistik Yang Menampilkan Data Statistik Sektoral.

Upaya yang dilakukan BPS untuk menjawab kebutuhan wali data dalam hal ini Diskominfotik Provinsi NTB dan produsen data untuk memberikan salah satu solusi agar data statistik yang menampilkan data statistik sektoral sampai level administrasi terkecil yaitu Desa terus berlanjut sampai ke level administrasi teratas.

Harapannya dengan kehadiran aplikasi RUDAT’S yang memuat data statistik sektoral yang diharapkan nantinya dapat mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia (SDI). Jika aplikasi RUDAT’S bisa berjalan dengan baik atas kerja keras kita semua, interoperabilitas dan standar data bisa dihasilkan sehingga kualitas perencanaan Provinsi menjadi lebih baik.

Materi kedua Webinar Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas Untuk NTB Gemilang oleh Direktur Diseminasi Statistik

Materi kedua Webinar Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas Untuk NTB Gemilang oleh Direktur Diseminasi Statistik Ibu Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat tentang Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Penyelenggaraan Statistik Oleh Pemerintah Daerah (NSPK) dan Proses Bisnis Statistik Sektoral.

Statistik sesuai Undang-Undang no. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Statistik memiliki arti penting bagi upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kegiatan statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.

Tugas kita Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data tingkat daerah antara lain :

Memberi masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data.
Menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
Menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata tingkat daerah.
Meminta rekomendasi kepada BPS sebelum melaksanakan kegiatan statistik.

Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah. Tujuan NSPK antara lain :

Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara pemerintah pusat dan daerah.
Menyampaikan data statistik sektoral yang berkualitas.

Berikut NSPK khusus Penyelenggaraan Statistik Oleh Pemerintah Daerah yang dimaksud :
Norma harus memenuhi kriteria :

Diselenggarakan secara presional, objektif, berintegritas dan akuntabel.
Mengjormati kontribusi (kredit/pengakuan) dan kepemilikan intelektual.

Berikut NSPK khusus Penyelenggaraan Statistik Oleh Pemerintah Daerah yang dimaksud :
Norma harus memenuhi kriteria :

Diselenggarakan secara presional, objektif, berintegritas dan akuntabel.
Mengjormati kontribusi (kredit/pengakuan) dan kepemilikan intelektual.

Standar harus memenuhi kriteria :

Memiliki SDM yang berkompeten di bidang statistik,
Memiliki sarana dan prasarana yang memadai,
Menggunakan konsep definisi metadata dan metodologi statistik yang baku.

Prosedur harus memenuhi kriteria :

Cara perolehan data,
Tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral,
Rekomendasi.

Kriteria dalam arti data yang dihasilkan harus relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, mudah ditafsirkan dan konsisten.

Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) telah disederhanakan menjadi hanya 4 tahap/fase yaitu perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data sesuai prinsip-prinsip SDI :

Standar data
Metadata baku
Interoperabilitas
Kode referensi/data induk.

Hasil akhir kegiatan statistik sektoral diharapkan menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas disertai metadata statistiknya, artinya kita akhirnya mampu menyajikan data yang certas. Data cerdas akan mencerdaskan pengguna datanya yang pada akhirnya menuju ke arah Indonesia yang maju.

Dinas Perhubungan Provinsi NTB berpartisipasi dalam pelaksanaan Webinar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dengan tema “Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas untuk NTB Gemilang”

Dinas Perhubungan Provinsi NTB berpartisipasi dalam pelaksanaan Webinar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dengan tema “Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas untuk NTB Gemilang” (Kamis, 9/07/2020). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS memiliki tugas untuk melakukan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara berjenjang, salah satunya dengan Webinar ini.

Webinar dibuka oleh Sekda Provinsi NTB Bapak Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, beliau mengapresiasi webinar sebagai upaya pembinaan/pendampingan BPS agar OPD dapat menyediakan data dan informasi yang berkualitas untuk NTB Gemilang.

Satu data merupakan element penting dalam menjalankan pembangunan agar target pembangunan daerah mengacu dari data. Dalam proses mewujudkan Satu Data Indonesia, Provinsi NTB sudah lebih dahulu mengawali dengan NTB Satu Data, OPD sebagai produsen data diharapkan mencapai data berkualitas. Selanjutnya, Sistem Informasi Statistik mampu menyajikan data statistik sektoral masing-masing produsen data karena dalam era keterbukaan informasi ini apa yang kita hasilkan akan diuji dan dinilai tingkat akurasinya oleh masyarakat.

Akhir sambutannya, Sekda mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas Untuk NTB Gemilang serta berharap kesadaran dan partisipasi aktif Pimpinan OPD memberi perhatian khusus agar kualitas data sektoral yang dihasilkan hari ini dan kedepan adalah sesuatu yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan bersama.

Materi Pertama Webinar Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas Untuk NTB Gemilang

Materi pertama Webinar Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas Untuk NTB Gemilang oleh Kepala Diskominfotik Provinsi NTB Bapak I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH tentang mewujudkan pemerintahan terbuka (Open Goverment) melalui NTB Satu Data.

Provinsi NTB dari 6 Misi pemerintahan yang diusung Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, pada Misi ke-2 berbunyi pemerintahan yang bersih dan melayani dimana indikator paling pentingnya adalah TERBUKA. Terbuka dalam arti semua orang bisa dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, ketika ingin mengenal NTB lebih dekat atau mengembangkan aktivitasnya di NTB.

Sebelum terbitnya Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Provinsi NTB sudah lebih dahulu meluncurkan program unggulan yaitu NTB Satu Data. Kedudukan BPS sebagai pembina data statistik sektoral, Diskominfotik Provinsi NTB dalam regulasi sebagai wali data dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 46 OPD sebagai produsen data statistik sektoral yaitu seluruh data yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan proses penilaian publik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Portal NTB Satu Data hari ini menyajikan ribuan jenis data sektoral, namun saat ini belum terhubung dengan Kabupaten/Kota dan Desa sehingga data yang disajikan mungkin belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna data. NTB Satu Data saat ini dominan memuat data terkait urusan-urusan Pemerintahan Provinsi NTB.

Bagaimana kita bisa mewujudkan NTB Satu Data jika belum ada sinkronisasi data antara Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa. Data Statistik sektoral harus dibangun semua pihak, sehingga sangat dibutuhkan keterlibatan semua pihak sampai element terkecil Desa untuk mewujudkan data yang dapat dikatakan berkualitas baik karena pentingnya keberadaan data dan informasi yang valid, lengkap dan akurat untuk keberhasilan pembangunan. PR kita bersama seluruh OPD karena belum ada Sistem Informasi yang nantinya terkoneksi dengan Satu Data masing-masing di Kabupaten/Kota bahkan Desa. Belum ada sistem/teknologi informasi untuk mengintegrasikan NTB Satu Data dengan Satu Data Kabupaten/Kota bahkan Desa.

Beberapa waktu lalu akhirnya setelah berkoordinasi dengan Kepala BPS Provinsi NTB Suntono, SE, M.Si terkait permasalahan diatas, BPS dapat mengembangkan aplikasi yang dinamakan RUDAT’S yaitu sebuah karya aplikasi data statistik yang menampilkan data statistik sektoral dari level administrasi terkecil yaitu Desa. Harapannya dengan kehadiran aplikasi RUDAT’S ini nantinya semua sektor dapat mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia (SDI).