Author: dishubntb

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menekankan pentingnya aparatur pemerintah, kepala desa, kepala sekolah dan kepala Puskesmas untuk melek  informasi dan bersahabat dengan investasi. NTB Gemilang ke depan, kata Gubernur harus memastikan daerah sampai desa bersahabat dengan investasi. Karena kita tidak mungkin akan maju dan mampu mengatasi pengangguran tanpa hadirnya investasi dan industrialisasi di daerah kita.

“Desa harus terbuka dan bersahabat dengan investasi. Siapa yang ingin jadi kepala desa, bupati atau gubernur, adalah mereka yang betul-betul ingin mengabdikan diri kepada masyarakat,” tegasnya.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menekankan hal itu saat menggelar dialog bersama 1.500 aparatur pemerintah terdiri dari kepala desa, camat, kepala sekolah dan kepala Puskesmas se-NTB, dalam acara gerakan menuju desa benderang informasi publik (DBiP) dirangkai dengan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, di Hotel Lombok Raya, Kamis (7/11/2019).

Menurut Gubernur, terkadang karena persoalan ketidaktahuan akan sebuah informasi, seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan, antara kepala desa dengan camat dan bupati.

“Betapa karena persoalan  ketidaktahuan kita tentang informasi menyebabkan kesalahpahaman. Kadang kala perselisishan kecil antar desa, bupati, camat karena tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi dengan baik,” ujarnya.

Untuk itu, Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini mengingatkan, tantangan para kepala desa, kepala sekolah dan kepala Puskesmas, sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, harus memahami informasi dan memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Tantangan kepala desa di zaman now, kata Bang Zul adalah memahami informasi dan memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat. “Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja,” jelasnya.

Selain itu, NTB Gemilang juga harus memastikan pengunjung nyaman berada di NTB. Pemerintah harus memuliakan investasi, pengunjung, namun juga harus membahagiakan masyarakat sendiri agar tidak jadi penonton di tanah sendiri.

“Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap investasi” jelasnya.

Bang Zul mengajak seluruh kepala desa untuk menciptakan keamanan di daerah masing-masing. Sehingga, para investor mau menanamkan investasinya ke NTB. “Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit tutup jalan,” ungkapnya.

Gubernur juga mengajak para kepala desa untuk menyukseskan program Zero Waste dan Revitalisasi posyandu. “Di China, saya menyaksikan sendiri tempat pengelolaan sampah atau bank sampah yang lingkungannya jauh lebih bersih dari ruangan ini”, tuturnya.

Ajang balap sepeda Tour de Lombok Mandalika resmi digelar pada Kamis (13/4). Acara ini berlangsung dalam empat etape dari tanggal 13 sampai 16 April 2016 dan diikuti oleh berbagai tim balap sepeda dari dalam dan luar negeri. Lokasi start acara ini di depan Kantor Gubernur NTB, Jalan Pejanggik, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Tour de Lombok Mandalika telah mendapat lisensi kategori 2.2 dari Persatuan Sepeda Internasional (UCI). “Tentunya event Tour de Lombok ini menjadi momentum penting bagi sport tourism baik untuk Indonesia dan Lombok secara khusus, apalagi event ini menjadi kalender UCI dengan kategori 2.2”

Ada 21 negara yang terdiri dari 17 tim internasional dan lima tim nasional yng ikut berpartisipasi dalam acara ini. Para peserta akan memperebutkan total hadiah sebesar 800 juta rupiah.

Peserta akan menempuh empat etape, yakni Mataram-Kuta Lombok Tengah (126 kilometer), Kuta – Sembalun (115 km), Pelabuhan Bangal – Senaru (113 km) dan diakhiri di Mataram (sprint race).

MATARAM – Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 perihal tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (BPTD/OPP) di wilayah kerja OPP (Otoritas Pelabuhan Penyebrangan) Lembar yang berkaitan dengan kewenangan di pelabuhan komersil dan non komersil dalam provinsi dan antar provinsi, perlu dilakukan pembenahan baik peralatan maupun personilnya demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  Pudji Hartanto di damping Direktur Prasarana Perhubungan Darat  dan Direktur Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat   dalam Rapat Kerja dan Koordinasi OPP Lembar di Mataram   (21/2).

“Dengan telah dikeluarkannya PM 154 Tahun 2016 peran OPP akan melebur di Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru bernama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD),” lanjut Pudji.

Pudji berharap pelayanan transportasi darat di daerah berubah menjadi lebih baik. “Mari kita lakukan perubahan yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini” kata Pudji mengakhiri sambutannya.

Setelah memberikan pengarahan Dirjen Perhubungan Darat bersama rombongan mengunjungi Terminal Mandalika dilanjut peninjauan terminal  dan pengarahan kepada petugas terminal. Kemudian dilanjutkan peninjauan prasarana Jembatan Timbang Bertais.

MATARAM –  Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti Upacara Paripurna NTB Gemilang (20/2). Upacara Paripurna NTB Gemilang  dihajatkan setiap tanggal 17 setiap bulannya yang dihadiri oleh seluruh SKPD Provinsi. Upacara Paripurna NTB Gemilang dilaksanakan dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kesadaran nasional, tanggung jawab, pengabdian, persatuan dan disiplin Aparatur Sipil Negara, juga dijadikan sebagai waahna konsolidasi dalam upaya percepatan pencapaian Visi – Misi Pembangunan NTB yang beriman, berbudaya, berdayasaing dan sejahtera.

MATARAM –  Mengantisipasi agar tidak terulang kembali kejadian kecelakaan angkutan pariwisata yang terjadi di Malimbu pada beberapa waktu lalu, Dinas Perhubungan Provinsi NTB mengundang pimpinan perusahaan angkutan pariwisata untuk hadir dalam kegiatan rapat yang bertujuan untuk menertibkan perizinan angkutan pariwisata (13/2).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Lalu Bayu menyampaikan prosedur dan persyaratan perijinan pengoperasian angkutan Pariwisata. Ijin pengoperasian angkutan pariwisata dikeluarkan  oleh Kementerian Perhubungan yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB.  Saat ini masih didapatkan perusahaan angkutan pariwisata yang belum memiliki ijin.  Sebagian besar angkutan pariwisata yang beroperasi belum memenuhi persyaratan laik uji. Lalu Bayu menghimbau kepada setiap perusahaan angkutan pariwisata wajib mengurus perijinannya.

Ditlantas Polda NTB Kombespol Budi Indra juga menambahkan agar pimpinan perusahaan angkutan  pariwisata melaksanakan uji KIR terhadap angkutannya.

Diharapkan kedepannya angkutan pariwisata di Nusa Tenggara Barat dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa.

MATARAM – Pada hari Jum’at siang (27/1), Dinas Perhubungan bersama Instansi terkait terkait dengan perwakilan sopir angkutan kota dan angkutan desa mengadakan pembahasan terkait operasional BRT (Bus Rapit Transit). Pengoperasian BRT merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang sebagai moda transportasi masal untuk peningkatan perekonomian dan peningkatan aksesibilitas transportasi sesuai amanat Undang-undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, mengurangi tingkat kecelakaan, mengurangi  penggunaan angkutan pribadi, sepeda motor dan mobil pick up untuk mengangut orang,  serta meningkatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan pengguna jasa transportasi umum.

Selain itu Kepala Dinas Perhubungan  Provinsi NTB menambahkan  BRT diharapkan kedepannya bisa di gunakan oleh warga dan pemerintah menyediakan transportasi umum yang nyaman.  “Agar transportasi di Kota Mataram menjadi suatu layanan yang bisa diakses, dinikmati dan digunakan oleh warga. Pemerintah  bertugas yaitu melayani dan menyediakan transportasi umum yang semakin nyaman, aman dan berkeselamatan,”  ujar  Bapak Lalu Bayu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

Saat ini BRT memiliki 4 koridor/rute yaitu Koridor I melayani Senggigi – Taman Narmada, Koridor II melayani Terminal Mandalika (Ring Road), Koridor III melayani Sayang – Sayang – Jempong dan Koridor IV  melayani Sayang-Sayang – Mandalika.

Dinas Perhubungan Kota Mataram sedang melakukan kajian mengenai  feeder (angkutan pengumpan) BRT. Angkutan kota akan difungsikan sebagai feeder BRT dimana angkutan kota akan mengantarkan penumpang yang berada di sepanjang trayek angkutan kota menuju halte BRT.

MATARAM – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu lalu 1 April 2017. Menhub bersama rombongannya mendarat di Bandara Internasional Lombok Praya pada Sabtu pagi.

Beliau beserta rombongan mengunjungi lokasi pembangunan pelabuhan Laut di Gili Mas dan didampingi Dirjen Perhubungan Laut, A. Toni Budiono, Kadis Perhubungan Prov NTB, Lalu Bayu, Direksi PT. Pelindo III dan PT. ASDP Indonesia Ferry. Menhub meminta agar pembangunan pelabuhan Gili Mas dipercepat sehingga bisa beroperasi  pada Mei 2019. Adapun target penyelesian dan dapat dioperasikannya pelabuhan Gili Mas adalah tahun 2020. “Saya minta pembangunan pelabuhan Gili Mas diselesikan dalam dua tahap, untuk kapal cruise dan roro dengan target selesai pada pertengahan 2018 dan untuk container ditargetkan selesai pada Mei 2019, “ ujar Menhub.

Terkait laporan kendala ijin reklamasi dari Direksi Pelindo III pada saat kunjungan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa Senin (3/4) ijin sudah keluar. Senin saya pastikan ijin reklamasi sudah keluar, sehingga Pelindo III bisa memulai pembangunan pelabuhan Gili Mas, “ tegas Menhub.

M. Iqbal, Direktur Komersial dan Operasional PT. Pelindo III menyampaikan, dalam pembangunan Pelabuhan Gili Mas pihaknya perlu melakukan reklamasi seluas 22 Hektar. Terkait dengan pembebasan lahan Iqbal menyampaikan tidak masalah, saat ini sudah ada 60 Hektar di sisi darat yang siap dibangun. Anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembebasan lahan seluas 60 Hektar tersebut adalah sebesar 90 Milyaran.

Menhub berharap dengan adanya Pelabuhan Gili Mas akan semakin besar pergerakan logistik yang keluar dan masuk ke Lombok sehingga harga – harga akan lebih murah.

Menteri Perhubungan dan rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke pelabuhan penyebrangan ASDP Lembaruntuk melakukan peninjauan fasilitas penyebrangan ASDP kemudian dilanjutkan ke Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Menhub mengatakan kehadiran Pelabuhan Gili Mas dapat meningkatkan pariwisata di Lombok.

“Kita tahu bahwa prioritas pariwisata di Indonesia ada 3  yaitu Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Apabila Mandalika menjadi destinasi pariwisata maka pergerakan supply barang akan banyak “ ucap Menhub.