Berita

Pagi ini Rabu, 14 Oktober 2020 kegiatan Sipencatar (Seleksi Penerimaan Calon Taruna) Kementerian Perhubungan dimulai dengan sesi persiapan perlengkapan peserta untuk mengikuti psikotest. Bertempat di Wisma Tambora BPSDMD Provinsi NTB kegiatan seleksi psikotest calon taruna dipimpin langsung oleh ketua panitia daerah NTB yaitu Kepala KSOP Lembar dan Wakil Ketua Sekdishub Provinsi NTB.

Sesi Registrasi dan Pengecekan suhu tubuh standar Protokol Covid-19 sebelum peserta memasuki ruangan untuk mengikuti psikotest. Masing-masing peserta secara bergiliran dengan menjaga jarak melakukan registrasi berkas pendaftaran dan mengecek suhu tubuh dengan batas maksimal 37,3 °C.

Sambutan Kepala KSOP Lembar didampingi Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB selaku ketua dan wakil ketua Panitia Daerah Sipencatar Kemenhub 2020. Panitia berharap kepada adik-adik calon taruna agar selalu menjaga kesehatan pada kondisi pandemi Covid-19 ini dan bersaing secara sehat dan bersih dalam seleksi ini dengan memanfaatkan kesempatan sebaik baiknya dan semaksimal mungkin

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB memantau pelaksanaan Seleksi Psikotest Sipencatar Kemenhub 2020 di Wisma Tambora BPSDMD Provinsi NTB. Pada kesempatan kali ini Kadishub berpesan “Pelaksanaan sipencatar tahun ini memang berbeda dengan tahun‐tahum sebelumnya, dimana kita semua dihantui dengan rasa cemas, khawatir dan takut dengan pandemi ini, akan tetapi kami berharap sipencatar tahun ini dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya hambatan apapun”.

Setelah seleksi psikotest ini, selanjutnya akan dilaksanakan seleksi wawancara yang akan diselenggarakan di Ruang Rapat Rowot Dinas Perhubungan Provinsi NTB pada hari kamis, 15 Oktober 2020. (putu/dishubntb)

Mataram -14 Oktober 2020, Telah diselenggarakan FGD secara offline di Kabupaten Banyumas dan online.  FGD dihadiri oleh seluruh BPTD dan Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia. Agenda FGD adalah membahas mengenai Standar Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam FGD ini juga disampaikan hasil investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan oleh KNKT dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sambutan dari bupati banyumas ir. H. muhammmad husein menyampaikan bahwa Kecelakan merupakan kasus kematian tertinggi dan terjadi berulang-ulang setiap tahun. Kecelakaan ini terjadi pada usia produktif dan menyebabkan kerugian materil yang sangat tinggi. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas Pengemudi, Manajemen Lalu Lintas, penggiatan sepeda, dan memperbaiki fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan adanya kegiatan ini secara rutin diharapkan mampu merumuskan rencana strategis peningkatan keselamatan jalan di Republik Indonesia.

FGD dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Bapak Drs. Budi Setiadi, M.H., M.Si. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kecelakaan ini salah satu penyebabnya adalah ODOL (over Load dan Over Dimensi) sehingga dalam kesempatan ini beliau berpesan agar pengusaha angkutan sebagai sub sistem transportasi jangan sampai melupakan aspek keselamatan.

Dalam manajemen keselamatan terdiri dari operator, kendaraan, proses pergerakan, dan pengawas sehingga outputnya adalah keselamatan. Untuk memperlancar pergerakan kendaraan dan juga safety maka pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang harus ditaati oleh semua pihak. Jangan sampai kemudahan ini dimanfaatkan oleh segelintir oknum pengusaha dan justru menyebabkan kecelakaan. Kasus ODOL ini sudah terlalu berlarut karena kuragnya pengawasan. Dan sudah menjadi zona nyaman bagi pelaku usaha. Faktanya bahwa ODOL ini juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan dan kerusakan jalan. Kecelakaan yang terjadi pada angkutan barang didominasi oleh ODOL, sehingga pengawasan harus mulai diperketat. Daerah yang sudah melakukan pengawasan antara lain Semarang, Padang, dan Banyuwangi dan harapn saya semua daerah dapat mengikuti.

Mengapa ODOL juga menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan Jalan? Mengambil contoh pada ruas jalan di Belitung. Tidak ada jalan yang berlubang dan dari hasil pengamatan bahwa di Belitung tidak ada ODOL yang lewat. Jadi dapat disimpulkan kerusakan jalan juga disebabkan oleh adanya ODOL. Dan efek dari jalan yang berlubang ini menyebabkan kerugian negara. Dari pidato Menteri PUPR menyampaikan bahwa kerugian negara akibat overlay jalan yang berlubang mencapai 4,3 triliun. Oleh karena itu, Perlu adanya upaya bersama untuk menekan ODOL didaerah, salah satunya dengan bekerjasama dengan APKRINDO dan ORGANDA.

Selain dengan pengawasan terhadap ODOL, salah satu cara untuk menekan angka kecelakan adalah dengan pembinaan terhadap pengemudi/ sopir angkutan. Sebagai pengusaha angkutan harus memikirkan keselamatan operator/ pengemudi/ sopir, jangan hanya memikirkan keuntungan saja karena pengemudi/ sopir juga merupakan agen keselamatan di jalan. (fera/dishubntb)

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Ibu Suryani Eka Wijaya, turut berpartisipasi pada Perayaan International Day for Disaster Risk Reduction yang diselenggarakan oleh Rinjani LombokUNESCO Global Geopark, 13 Oktober 2020, di hotel Aruna Senggigi, Lombok. Kegiatan IDDR 2020 bertema Living in Harmony with Geohazard telah berlangsung sejak 20 September sampai dengan 13 Oktober 2020. Hari ini, akan berlangsung Joint Webinar & Virtual Geotour dengan Lushan UNESCO Global Geopark China, menghadirkan keynote speakers: UNESCO Jakarta, KNGI, Lushan UGGp. Semoga IDDR 2020 ini bermanfaat untuk pengembangan pariwisata di Gunung Rinjani Lombok dan mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs).

Covid-19 menjadi pandemi yang menyebar begitu cepat di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah melakukan upaya dan mengambil kebijakan dengan tujuan pencegahan dan penanganan Covid-19.  Pemerintah mengerahkan sumber daya dari sisi keuangan untuk mendukung penanganan Covid-19. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah kewenangannya dan didorong untuk segera menyusun langkah yang akan dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 termasuk Pemerintah Provinsi NTB.

Setiap program dan kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruhi pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan  tidak tercapai sehigga dibutuhkan suatu manajemen resiko. Dinas Perhubungan Provinsi NTB mengikuti Bimkom Penyelenggaraan SPIP dan Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi NTB dalam Penanganan Covid-19 yang diselenggarakan oleh BPKP Provinsi NTB dan yang dikoordinir oleh Inspektorat Provinsi NTB melalui zoom meeting. Kebijakan Penanganan Covid-19 yang di Provinsi NTB telah diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penanganan Covid-19.

Inspektur Provisi Ibnu Salim SH, M.Si  dalam pembukaannya menyampaikan manajemen resiko dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran atas program dan kegiatan agar tujuan dapat  tercapai secara optimal. Penilaian resiko sangat penting  untuk mengantisipasi segala resiko yang mungkin akan terjadi sehingga  penanganan Covid-19 akuntabel dan terhindar dari penyimpangan.

Risiko merupakan segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Pengelolaan atas risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).  Semakin baik dalam mengelola risiko maka akan semakin baik penyelenggaraan SPIP nya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik.

Pengelolaan risiko pada pemerintah daerah dapat dipahami sebagai suatu kombinasi antar budaya, system, dan proses yang dilakukan oleh suatu pemerintah daerah untuk megkoordinasikan, mengidentifikasi dan mengelola risiko. Proses manajemen risiko diawali dengan proses identifikasi kelemahan-kelemahan dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan atas implementasi pengendalian dan pemantauan kebijakan risiko.

Dinas Perhubungan dalam penanganan Covid-19 membentuk tim yang terdiri juga dari KKP dan BLK-LN yang betugas menjaga pintu-pintu masuk NTB seperti  Bandara Internasional Lombok, Pelabuhan Kayangan, Pelabuhan Pototano dan Pelabuhan Lembar serta sebagai koordinator dalam pendistribusian paket-paket JPS Gemilang Tahap II  di Pulau Lombok. (Christy/dishubntb)

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Bapak Drs. Lalu Bayu Windya, MSi memimpin langsung Rapat Finalisasi Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) untuk wilayah Provinsi NTB di Sumbawa pada tanggal 7 Oktober 2020. Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) pada wilayah kerja Provinsi NTB merupakan dokumen strategis untuk menunjukkan hierarkhi pelabuhan untuk angkutan penumpang dan barang. Dalam kesempatan yang sama, hadir sebagai narasumber adalah, Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Lembar, Bapak H. Muhammad Junaidin, SH.

Rapat finalisasi reviu RIPN ini dihadiri oleh Dinas Perhubungan kabupaten/Kota yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk merumuskan rencana jangka panjang pelabuhan yang ada di NTB untuk pengembangan wilayah dan potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan memiliki peranan penting sebagai simpul transportasi yang menjamin tersedianya konektivitas dan aksesibilitas wilayah untuk pariwisata, logistik barang/jasa, dan lainnya.

Kesesuaian usulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hirarki pengembangan pelabuhan yang ada dan rencan pembangunan pelabuhan baru merupakan hal penting yang menjadi dasar dalam reviu RIPN di wilayah NTB. Kepala KSOP Pelabuhan Lembar, Bapak Muhammad Junaidin, SH, dalam arahannya menyampaikan peran strategis pemerintah daerah, yaitu rekomendasi Bupati dan Gubernur menjadi bagian penting untuk perumusan rencana strategis pengembangan pelabuhan berdasarkan kesesuaiannya dengan RTRW Provinsi NTB. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, menjelaskan bahwa pada saat bersamaan, dokumen RTRW Provinsi NTB juga sedang dalam tahapan revisi RTRW, sehingga penyusunan reviu RIPN Wilayah NTB ini harus diintegrasikan dengan revisi RTRW ini.

Hasil reviu finalisasi RIPN di Wilayah NTB menyepakati kondisi eksisting pelabuhan yang ada di Provinsi NTB dapat ditingkatkan status hirarkinya, rencana penggabungan pelabuhan yang ada dalam wilayah kerja pelabuhan, terutama di pulau-pulau kecil, pemilahan pelabuhan dan terminal khusus, dan rencana pengembangan pelabuhan lokal/regional di Provinsi NTB.

Pemerintah Provinsi NTB merencanakan pembangunan kawasan SAMOTA di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. “Samota” sendiri merupakan singkatan dari Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora. Sebuah kawasan yang merupakan perpaduan antara kawasan pantai, laut dan gunung. Bentuk fisik teluk ini, menyerupai sebuah kolam laut yang luas. Wajar saja jika orang menjulukinya sebagai “aquarium raksasa.” Hari ini, jumat 9 Oktober 2020, di Kantor BKPM-PTSP, Jalan Udayana Mataram, Kadis Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, L. Bayu Windia, menghadiri rapat tentang progress perencanaan SAMOTA. Sektor perhubungan sendiri dalam rencana pengembangan SAMOTA kebagian beberapa kegiatan pembangunan yang harus dituntaskan untuk mendukung SAMOTA, yaitu :

1. Pelabuhan Ai Bari. Tanah sudah tersedia oleh Pemkab Sumbawa, Detail Engineering Design sudah dirampungkan oleh Dishub Provinsi. Tinggal dermaga ferrynya

2. Revitalisasi Pelabuhan Calabai, akan dikembangkan tahun 2021 oleh Kemenhub

3. Dermaga Pelayaran Rakyat, diusulkan oleh Kabupaten Sumbawa

4. Peningkatan layanan Bandara Sultan M. Kaharuddin, Sumbawa. Bandara ini sudah diperpanjang Runwaynya dari
semula 1.650 x 30 meter menjadi 2.250 x 30 meter dan terminal bandara sudah direnovasi.

5. Peningkatan layanan Bandara Sultan Salahuddin, Bima. Runway bandara ini sudah diperpanjang dari semula
1.650 x 30 meter menjadi 2.200 x 30 meter. Renovasi terminal bandara dalam proses dengan progress kegiatan
telah.mencapai 70%.

Selasa, 6 Oktober 2020 mewakili Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Laut dan Udara beserta kepala seksi Angkutan Perairan dan staf Menghadiri kegiatan Implementasi Jasa Pengurusan Transportasi PM 49 Tahun 2017 yang bertempat di ruang rapat kantor KSOP Lembar.

adapun beberapa hal yang menjadi hasil rapat antara lain

1. Tarif mengenai Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) ditetapkan oleh Pelindo setelah melalui perundingan dengan pihak asosiasi (yang pedoman perhitungan sesuai dengan ketetapan Menteri)
2. Volume barang yang akan dikirim atau diambil dari dan ke Pelabuhan akan menjadi penentu jumlah JPT yang dapat beroperasi dalam suatu Pelabuhan (Menghindari over supply)
3. Evaluasi Pelabuhan dilaksanakan setiap 2 tahun untuk melihat kesesuaian Demand – Supply barang di Pelabuhan
4. Proritas pemerintah adalah agar pendistribusian barang dapat berlangsung secara cepat
5. Sering terjadi kendala dari pihak perusahaan dalam mengurus izin operasi JPT dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kelautan tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut PM 49 Th. 2017 Pasal 6 Ayat (4) huruf (f) perusahaan wajib memiliki tenaga ahli WNI berijazah minimum Diploma III di bidang pelayaran atau maritim atau penerbangan atau transportasi atau IATA Diploma atau FIATA Diploma, Sarjana (S1) Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang Forwarder atau manajemen Supply Chain atau sertifikat ahli Kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif)
6. Perusahaan JPT yang sudah beroperasi wajib untuk membuat laporan mengenai rencana harian (barang yang akan diangkut beserta jenis dan nomor kendaraan) agar mempermudah pengawasan di pelabuhan  dan laporan bulanan berupa jenis dan jumlah komoditi yang diangkut.

7. Dalam pengurusan izin operasi JPT di Pelabuhan setelah pengajuan izin di setujui oleh pihak Asosiasi Logistik
dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan pihak KSOP berulah perusahaan tersebut mengajukan izin operasi ke Dinas
Perhubungan Provinsi, setelah persyaratan lengkap pihak dishub mengeluarkan Pertimbangan Teknis yang
selanjutnya akan diajukan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), setelah
proses tersebut terselesaikan barulah dilaoprkan ke dishub untuk dibuatkan legalitas operasional perusahaan
tersebut  

8. Pihak perusahaan diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi maupun teknis agar nantinya dapat
terintegrasi di Inaportnet

9. INAPORTNET adalah portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi
layanan kepelabuhanan  secara cepat,  aman, netral dan mudah yang terintegrasi dengan  instansi pemerintah
terkait, badan usaha pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas
logistik Indonesia. Pengguna Inaportnet adalah instansi pemerintah & badan usaha pelabuhan  serta pelaku
industri logistik di Indonesia yang memanfaatkan jasa kepelabuhanan seperti:  shipping lines / agents, freight
forwarder, CFS (Container Freight Station), Custom brokerage/PPJK, importir & exportir, depo container,
warehouse, dan inland transportation (truk, kereta api dan tongkang).

Karakteristik

• Berbasis web : Selalu dapat diakses dimana saja dan kapan saja (24/7)
• Mudah digunakan
• Aman : Pertukaran data dan informasi terjamin kerahasiaannya
• Cerdas (Intelligent) : Sistem dapat menyesuaikan dengan kondisi pengguna.
• Netral : Tidak memihak, sistem hanya memberikan akses sesuai dengan tingkat kepentingan pengguna.
• Otomasi Bisnis Proses existing. Sistem hanya mengotomasi/streamline bisnis proses yang ada (sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku)
• Layanan terintegrasi.

Manfaat
Dengan ciri tersebut maka Inaportnet akan memberikan manfaat bagi komunitas logistik, antara lain sebagai berikut :

• Single submission.
• Layanan online,  Hemat waktu dan biaya
• Percepatan proses secara keseluruhan
• Kemampuan tracing  dan tracking.
• Minimisasi kesalahan pemasukan data dan dokumen
• Menerima integrasi data secara elektronis
• Dapat melakukan monitoring atas proses.
• Meningkatkan daya saing pelaku industri