Sebagaimana telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa terminal penumpang tipe B menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Selanjutnya sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009-2029 pada pasasl 18 ayat 2 huruf d telah dan selanjutnya dijabarkan dengan SK Gubernur NTB Nomor : 550-609 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada 6 Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu :
Kabupaten Lombok Utara – Terminal Tanjung;
Kabupaten Lombok Tengah – Terminal Renteng;
Kabupaten Lombok Timur – Terminal Selong;
Kabupaten Sumbawa Barat – Terminal Tana Mira;
Kabupaten Dompu – Terminal Ginte; dan
Kabupaten Bima – Terminal Tente-Woha.
Selanjutnya untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di terminal yang selamat, lancar, tertib, aman, berjadwal, efektif dan efisien serta informasi yang teritegrasi maka perlu adanya Si Peter Gemilang ”Sistem Informasi Pelayanan Terminal Menuju NTB Gemilang”. Dimana Si Peter Gemilang ini memberikan informasi terintegrasi seperti pelayanan samsat, pelayanan ijin trayek angkutan, operasional angkutan berjadwal secara online, dan pengawasan serta pengendalian pelayanan terminal real time secara online di masing – masing Terminal Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Rangkaian acara Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Launching Bus Disabilitas, Penandatanganan Plakat Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Penyerahan Sertifikat Uji Tipe (SUT) Sepeda Listrik telah lancar dan sukses diselenggarakan di kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB (16/12/2020).
Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB mewakili Gubernur NTB. Selaku tuan rumah, Kepala Dinas Perhubungan NTB melaporkan kepada Wakil Gubernur NTB bahwa rangkaian acara HUT NTB ini adalah capaian besar dalam bidang perhubungan. Sepeda Listrik yang baru belakangan ini digaungkan ternyata sudah terlebih dahulu produsen lokal NTB yang memproduksi sepeda listrik berhasil memasarkan produknya ke pasar Internasional dan juga dibangunnya dermaga oleh PT. Pantai Damai Sejahtera yang berlokasi di Lembar dapat menjadi pilihan bagi para pemilih kapal barang/penumpang untuk bersandar di Lombok ini. Ada dermaga Mobile Bridge milik PT. ASDP indonesia Ferry di Lembar, pelabuhan barang milik PT. Pelindo di Lembar, Pelabuhan Gili Mas dan dermaga milik PT. Pantai Damai Sejahtera ini menjadi salah satu alternatif pilihan.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam sambutannya menyampaikan capaian dan terobosan bidang perhubungan ini menjadi bukti bahwa Putra/Putri NTB tidak henti-hentinya dalam berinovasi dan juga daerah NTB ini adalah daerah yang ramah investasi dan ramah disabilitas. Wagub berpesan kepada para tamu undangan bahwa pembangunan-pembangunan di Provinsi NTB harus selalu ramah Disabilitas.
Kemudian Wakil Gubernur NTB secara simbolis memberikan Sertifikat Uji Tipe (SUT) kepada produsen Sepeda Listrik Berbasis Baterai yaitu Universitas Teknologi Sumbawa dengan produknya “NGEBUTS”, PT. PLN (Persero) dengan produknya “MATRIC-B” dan Sepeda bermerk “LE-BUI” yang dibuat oleh bengkel milik bapak Gede Sukarma Dijaya yang berlokasi di Narmada, Lombok Barat. Wakil Gubernur NTB juga menandatangani peresmian (TUKS) milik PT. Pantai Damai Sejahtera dan melakukan pemotongan pita dalam launching Bus Disabilitas.
Ketersediaan berbagai fasilitas menjadi daya tarik perkotaan yang melahirkan urbanisasi.. Urbanisasi adalah perpindahan individu atau kelompok dari wilayah pedesaan ke daerah perkotaan dengan tujuan menetetap dalam kurun waktu tertentu. Perpindahan penduduk dari desa ke kota semakin meningkat jumlahnya. Memperbaiki taraf kehidupan menjadi salah satu hal yang mendorong orang untuk melakukan perpindahan. Hal ini terjadi dengan asumsi bahwa terdapat lebih banyak lapangan kerja dan peluang bisnis di kota. Berbagai fasilitas umum di perkotaan yang lebih lengkap dinilai dapat meningkatkan taraf hidup.
Adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan yang membuat pembangunan di perkotaan lebih baik sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk untuk berdatangan ke perkotaan. Adanya kesempatan bekerja yang lebih luas dan bervariasi, kesempatan memperoleh pendidikan yang tinggi dengan sarana pendidikan yang lebih banyak dan dilengkapi teknologi informasi modern, fasilitas kesehatan yang memadai, ketersedian barang-barang yang lebih lengkap merupakan daya tarik untuk melakukan perpindahan ke daerah perkotaan.
Seiring dengan hal tersebut maka guna lahan semakin berkembang dan bertambah, perekonomian masyarakat semakin tinggi sehingga mobilitas penduduk pun meningkat dan kebutuhan transportasi pun semakin meningkat. Tidak semua daerah bahkan negara siap menanggapi isu urbanisasi ini. Urbanisasi akan meningkat seiring dengan kebutuhan perjalanan yang tinggi dengan ketidaksiapan fasilitas transportasi.
Apabila urbanisasi ini berlebihan maka dampak negatifnya tidak hanya pada daerah perkotaan yang akan semakin padat baik secara jumlah penduduk dan pembangunan fasilitas namun juga dari sisi mobilitas. Mobilitas tinggi yang tidak diimbangi antara ketersedian sarana dan prasarananya dapat berdampak negatif seperti timbulnya kemacetan dan berdampak kedepannya pada guna lahan disekitarnya. Pada pedesaan atau bagi daerah yang ditinggalkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah kurangnya sumber daya manusia serta pembangunan fasilitas yang lambat dan kurang. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara perkotaan dengan pedesaan. Perkotaan akan semakin maju dengan berbagai kemajuannya yang lambat laun dapat menimbulkan permasalahan mobilitas perkotaan yang semakin kompleks dan pedesaan akan semakin tertinggal.
Oleh karena itu dibutuhkan strategi pengendalian yang perlu dilakukan agar permasalahan urbanisasi ini tidak semakin tinggi. Transportasi mempunyai peranan penting terhadap mobilitas kegiatan urbanisasi. Kemudahan akses menuju daerah perkotaan menjadi salah satu pendukung. Namun dengan kondisi daerah pedesaan yang semakin tertinggal karena kegiatan urbanisasi yang besar-besaran perlu adanya strategi yang dilakukan untuk perkembangan di daerah pedesaan ini. Penyediaan kebutuhan infrastruktur menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan. Seiring dengan pemenuhan infrastruktur maka guna lahan disekitarnya pun akan berkembang sehingga perekonomian masyarakat meningkat. Pemenuhan akan kebutuhan infrastruktur ini dilakukan dengan memperhatikan kualitas aksesibilitas penduduk. Bagi daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar, penyediaan angkutan massal bisa menjadi salah satu strategi pengendalian yang diterapkan. Angkutan massal mampu menampung mobilitas penduduk secara besar. Dengan angkuta massal umum yang terintegrasi dengan berbagai moda yang didukung dengan kondisi infrastruktur yang memadai dan penerapan sistem e-ticketing serta penerapan konsep TOD (Transit Oriented Development) dengan mengoptimalkan moda transportasi umum yang terintegrasi dengan kawasan urban yang padat.
Dinas Perhubungan Provinsi NTB menghadirkan kegiatan regular baru “Sharing Ilmu” yang diinisiasi oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ASN Dinas Perhubungan Provinsi NTB membagi ilmu pengetahuan dan menciptakan lingkungan organisasi Dishub yang gemar belajar secara terus menerus. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menegaskan pentingnya “learning organization” pada masing-masing perangkat daerah untuk percepatan peningkatan kinerja organisasi yang memiliki daya saing dan kompetensi tinggi. Konsep “learning organization” bertujuan untuk membangun budaya pembelajaran pada sumber daya manusia yang berada pada suatu organisasi. Budya pembelajaran ini mendukung proses transformasi untuk perubahan kinerja yang berkualitas pada organisasi tersebut. SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi dapat lebih produktif dalam bekerja. Peter Senge (1992) menegaskan bahwa “learning organization” fokus pada organisasi sebagai tempat untuk mengembangkan kapasitas SDM yang mampu menghasilkan karya yang berkualitas dengan belajar secara terus menerus untuk perubahan yang lebih baik. Lima dimensi dari learning organization meliputi systems thinking, personal mastery, mental models, building shared vision, dan team learning. Peran pemimpin organisasi menjadi krusial untuk mendukung terciptanya learning organization, Peter Senge mendefinisikan 3 peran pemimpin yaitu leader as designer, leader as teacher, dan leader as stewart. Ketiga peran pemimpin organisasi dapat menciptakan lingkungan pembelajaran pada suatu organisasi, dari ide-ide untuk perubahan dari proses berpikir yang diwujudkan menjadi aksi nyata untuk perubahan kinerja organisasi yang berkualitas.
Sesi Pertama dari event “Sharing Ilmu” ini mneghadirkan 4 narasumber yaitu Sugeng Pratowo S.E (Kepala Subbag Program), Zulkifli, S.SiT., M.Ak (Fungsional Perencana), Fernandi Ari Yunanto, S.Tr.Tra dan Jaidin S.Tr.Tra.
Moderator kegiatan ini adalah Kepala Sub Bagian Umum, Yuyun Wahyuni W.P., S.Sos., M.M.
Pembicara pertama, Kepala Sub Bagian Program, Sugeng Pratowo, menyampaikan materi terkait kerangka kerja logis, sebagai alat manajemen yang menggunakan konsep berpikir logis untuk mencapai target indikator kinerja program/kegiatan. Proses berpikir ini merupakan hasil analisis secara vertical, horizontal, dan zigzag, dilengkapi dengan asumsi/risiko dan sumber verifikasi untuk menunjukkan capaian target indikator kinerja.
Pembicara kedua, fungsional perencana Dishub NTB, Zulkifli, menyampaikan materi yang diperoleh dari Diklat Jabatan Fungsional Perencana Muda yang dilaksanakan secara online pada Universitas Gadjah Mada. Zulkifli menerangkan konsep analisis masalah terkait faktor keselamatan pada sector transportasi. Akar masalah kecelakaan lalu lintas berasal dari faktor manusia yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan kondisi lingkungan yang kurang memadai. Pertumbuhan kendaraan di Provinsi NTB lebih dari 10%, sedangkan pertumbuhan panjang jalan dibawah 1%. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berpengaruh terhadap pergerakan manusia dan barang. Analisis masalah berasal dari akar masalah yang berdampak pada timbulnya masalah baru, proses analisis diawali dari dampak dari permasalahan yang ada untuk mencari akar permasalahan. Akar permasalahan yang digali menjadi dasar untuk intervensi program dan kegiatan agar dampak jangka pendek dan jangka panjang dapat diatasi dengan baik.
Hasil analisa pohon masalah menunjukkan bahwa tingginya angka kecelakaan berpengaruh pada faktor keselamatan transportasi.
Selanjutnya, pembicara ketiga dan keempat adalah 2 mahasiswa tugas belajar Dishub yang baru menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan RI di Bekasi. Jaidin menjelaskan topik terkait Rencana Pengembangan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Hasil penelitian Jaidin menunjukkan kebutuhan untuk pembuatan gangway sebagai pemisah jalur antara pejalan kaki dan kendaraan bermotor.
Pembicara terakhir, Fernandi, menerangkan tentang upaya peningkatan konektivitas obyek wisata di Pulau Lombok pada 4 lokasi destinasi wisata yaitu Gile Tamena, Pantai Senggigi, Kuta Mandalika, dan Gunung Rinjani. Keempat lokasi ini merupakan lokasi prioritas pariwisata dari Pemerintah. Angkutan umum yang tersedia adalah dari BIZAM ke Pantai Senggigi. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana indeks konektivitas 4 obyek wisata, data yang digunakan adalah peta jaringan jalan, peta trayek akdp, dan peta administrasi wilayah. Indeks konektivitas dihitung dengan…
Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk pengembangan SDM Dishub yang professional di masa mendatang.
Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Suryani Eka Wijaya, turut berpartisipasi pada acara webinar “Peningkatan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Dalam Percepatan Transformasi Digital”. Acara ini diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Narasumber 4 utama yaitu 1) Adis Alifiawan, Direktorat Penataan Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Kemenkominfotik RI, 2) Mulyadi, Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, 3) Dhia Anugrah Febriansah, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan usaha, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, dan 4) I Komang Sudiarta, SH, MH, Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Mataram.
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Mataram bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan SFR, yaitu pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi, pengujian ilmiah, pengukuran dan koordinasi frekuensi radio. Pemeriksaan stasiun radio merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian. Penyebab utama gangguan frekuensi radio adalah penggunaan radio komunikasi tidak sesuai alokasi dan peruntukannya, tidak memiliki ISR, radio rakitan dan tidak terstandarisasi, dan terjadinya intermodulasi pemancar radio, penggunaan booster/power yang berlebihan.Provinsi NTB memiliki 29 TV siaran, 24 TV analog and 5 TV digital.
Infrastruktur jaringan telekomunikasi memiliki peran penting untuk mendukung percepatan transformasi digital. Penetrasi penggunaan internet di Bali dan Nusa Tenggara hanya mencapai 5.2%, lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia bagian barat.
Di era digital, dampak dari peningkatan konektifitas internet pada individu dan lembaga ditandai dengan meningkatkan akses informasi, produk dan jasa, dan finansial. Internet merupakan penghubung antara daerah perkotaan dan perdesaan. Konsep Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) Telekomunikas dan Informatika merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan jaringan dan layanan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) di tanah air. Peta sebaran rencana di NTB dapat dilihat sebagai berikut:
Sumber: Dhia Anugrah Febriansa, 2020
Diharapkan akan terbangun ekosistem digital di desa untuk mendorong tumbuhnya ekonomi digital yang kuat dan mensejahterakan masyarakat. Desa menjadi Subjek Pelaku Ekonomi yang berkontribusi langsung pada ranti pasok nasional, melalui penyediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio (SFR) bertujuan untuk memproteksi frekuensi keselamatan, menghilangkan gangguan frekuensi radio, menertibkan penggunaan illegal, dan memeriksa kesesuaian operasional stasiun radio dengan regulasi teknis. Jika terjadi pelanggaran, tindakan yang dilakukan adalah penertiban berupa penghentian pancaran yang digunakan dan Tindakan hukum berupa penyegelan perangkat telekomunikasi.
Untuk mendukung tercapainya visi NTB Gemilang, strategi percepatan transformasi digital penting untuk segera diwujudkan. Spektrum Frekuensi Radio (SFR) merupakan salah satu infrastruktur untuk transformasi digital. Penggunaan SFR yang tidak sesuai dengan aturan dapat mengganggu dan merugikan banyak pihak. Perlu diupayakan agar penggunaan SFR berjalan tertib untuk memberikan manfaat maksimal kepada pengguna SFR.
Pada sesi Q&A, Sekretaris Dishub NTB menanyakan,
Untuk sektor transportasi, peluang pengembangan TIK dapat dikembangkan melalui Intellegent Transportation Systems (ITS). Inovasi melalui transformasi digital dengan ITS dapat membuat prasarana dan sarana transportasi menjadi lebih informatif, lancar, aman, nyaman, serta ramah lingkungan. Internet dan aplikasi smartphone membantu pengguna layanan jasa transportasi menjadi lebih baik. Untuk SFR pada daerah-daerah rawan kecelakaan dapat dikembangkan lebih baik ke depannya untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan menjamin keselamatan pengguna jalan. Semoga Program Pemerintah Provinsi NTB yaitu NTB Terkoneksi dapat dirancang lebih efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) Palembang berperan penting dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang LLASDP dan Kepelautan. Untuk mendukung peran ini, sinergisitas multi-pihak menjadi kata kunci untuk mencapai tujuan pembentukan Politeknik Transportasi SDP Palembang. Kegiatan Business Luncheon ini diselenggarakan dengan mengambil tema “Sinergitas Link and Match sebagai wujud terciptanya SDM Transportasi yang unggul”. Bertempat di Harris Hotel Jakarta, kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan 34 Provinsi se-Indonesia dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang serta BPTD Wilayah I-XXVI di seluruh indonesia serta perwakilan GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan).
Politeknik Transportasi SDP berada di Kota Palembang. Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Direktur Poltektrans SDP Palembang, Captain Hendri Ginting, M.M., menyampaikan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, kami mengharapkan bapak/ibu dapat mengikuti jalannya acara sampai dengan selesai agar tercapainya link and match antara kami penyelenggara pendidikan dan pelatihan dengan bapak/ibu sebagai pengguna baik dari pemerintahan, bumn maupun swasta.
Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Leadership, tanggung jawab, disiplin menjadi bekal utama bagi lulusan poltektranssdp untuk bersaing di dunia kerja. Feedback dari para pihak untuk evaluasi kinerja lulusan poltektrans sdp. Strategi yang harus dilakukan yaitu peningkatan kompetensi sdm dengan melakukan sinergitas penyerapan lulusan poltek yg bekerja di sektor pemerintahan, swasta dan industri.
Hal menarik yang mendapat appresiasi adalah penyerahan testimoni apresiasi kepada PT. ASDP, Direktorat TSDP yang turut berpartisipasi dalam kegiatan bussines luncheon ini.
Jajaran Top Manajemen Poltektrans SDP Palembang, Berharap kedepan membantu sdm dan diklat dalam bidang perhubungan. Harapan kepada seluruh tamu undangan untuk dapat memberikan masukan agar terciptanya link and match Sumber Daya Manusia. Kampus Poltektransspd Palembang sudah berkembang pesat, sekarang 560 taruna dengan luas lahan 22 Hektare.
“Kekayaan kita sekarang bukan hanya sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Dan kami siap memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia tersebut” ungkap Capt. Hendri Ginting,M.M selaku Direktur Poltektranssdp.
Poltektrans SDP Palembang, secara khusus, telah menyiapkan paket diklat pembentukan kompetensi yang terdiri dari D-III MTPD, D-III Nautika, D-III Teknologi Nautika dan diklat peningkatan aparatur perhubungan diantaranya diklat teknis penilai pelayanan angkutan penyeberangan, diklat Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan dan diklat teknis kepelautan lainnya.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi NTB hadir memberikan nuansa baru dan semangat juang untuk berpartisipasi dalam membangun SDM Indonesia. Sekretariat DPD PPDI Provinsi NTB bertempat di Perempung, Desa Sandik, Lombok Barat. Pembangunan Kantor Sekretariat DPD PPDI Provinsi NTB merupakan sumbangan dari Kapolda NTB, Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal, SIK, MH. Asim Barnas, sebagai Ketua DPD PPDI Provinsi NTB, menyampaikan, “Kami sangat senang dan bangga bahwa PPDI NTB sudah memiliki kantor sekretariat yang baru. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kapolda NTB, Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal, SIK, MH. dan jajarannya yang telah membantu kami di NTB”.
Mewakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Sekretaris Dishub NTB, Ibu Suryani Eka Wijaya, berkesempatan untuk bersilaturahim di Sekretariat DPD PPDI Provinsi NTB yang akan segera diresmikan secara langsung oleh Bapak Kapolda NTB dalam waktu dekat. Dinas Perhubungan Provinsi NTB turut berpartisipasi aktif dalam mendukung mobilitas penyandang disabilitas melalui penyediaan bus ramah difabel. Program Bus Disabilitas NTB Gemilang ini diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2020 oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi ini. Hal ini merupakan suatu wujud kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas angkutan umum untuk semua.
Secara nasional, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berdiri pada tahun 1987. Visinya adalah untuk mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. DPD PPDI Provinsi NTB menjadi lembaga koordinasi dan advokasi bagi anggotanya yang ada di Provinsi NTB. Bersama Pemerintah Provinsi NTB, DPD PPDI Provinsi NTB bermitra untuk penyusunan kebijakan dan program berkaitan dengan penyandang disabilitas di semua sektor, termasuk di sektor transportasi.
Jalur pedestrian atau trotoar merupakan kawasan jalan khusus bagi pejalan kaki. Infrastruktur yang satu ini menjadi salah satu fasilitas yang sangat penting bagi masyarakat yang dibuat sebagai bentuk pemenuhan hak bagi para pejalan kaki yang melintas di area yang sering dilewati berbagai kendaraan bermotor. Pedestrian dibuat agar masyarakat terindar dari kecelakaan dan tentunya dapat menikmati berjalan santai tanpa harus khawatir dengan kendaraan-kendaraan yang melintas Pembangunan trotoar ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki yang dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah pejalan kaki yang berjalan di jalan.
Pada saat ini pedestrian sering kali digunakan sebagai tempat berjualan, tempat tambal ban maupun parkir liar sehingga para pejalan kaki merasakan ketidak nyamanan di pedestrian ketika berjalan. Hal tersebut meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan baik terserempet kendaraan yang melewati pedestrian maupun para pejalan kaki yang pada akhirnya harus berpindah menggunakana bahu jalan untuk berjalan kaki.
Oleh karena itu pembangunan pedestrian sangat penting dibangun untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pejalan kaki maupun pengendara. Dalam keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember Tahun 1999 telah disepakati bahwa trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
Sebagai upaya dalam mendukung hal tersebut Pemerintah Nusa Tenggara Barat telah membangun pedestrian yang saat ini sudah banyak terdapat di Kota Mataram dengan fasilitas yang cukup ramah difabe. Namun masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan pedestrian sesuai dengan fungsinya. Hingga pemerintah ikut turun tangan dalam menindak para pelanggar PKL dan parkir liar dengan melakukan razia. Selain itu adapun usaha yang pemerintah lakukan adalah rencananya akan disediakan kantong-kantong parkir bagi para pengendara sehingga tidak parkir kembali di pedestrian.
Tentu ingin rasanya pemandangan yang elok dan indah dapat kita nikmati pada fasilitas umum kitaa. Masyarakat juga harus berperan serta untuk merawat ruang publik dan fasilitas umum. Mari kita jaga dan rawat pedestrian agar jangan sampai pengalihfungsian jalur pedestrian terus menjamur dan semakin menjadi.
Pengertian Tansportasi adalah proses pemindahan manusia, binatang, ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
Secara bahasa, transportasi diserap dari kata transportation dalam bahasa Inggris yang berarti angkutan atau alat untuk melakukan pekerjaan
Sedangkan, Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk bertransportasi, ia terdiri dari mobil, motor, kereta api, pesawat, kapal laut dan lain sebagainya.
Transportasi mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan manusia. Beberapa Fungsi transportasi meliputi;
Membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu daerah/negara.
Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya yang lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.
Sarana masyarakat untuk saling berinteraksi.
Transportasi dapat menghindarkan adanya isolasi dan merangsang perkembangan pada semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri, maupun pertanian.
Dengan adanya sarana transportasi yang memadai, ekonomi masyarakat semakin berkembang, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pelayanan terhadap masyarakat juga semakin maksimal dengan adanya transportasi.
Transportasi akan dikatakan baik apabila bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, pekerja, buruh, petani, logistik dan berbagai macam jenis kegiatan. pada era modern ini, transportasi dituntut untuk ramah terhadap penyandang disbilitas, Kemudian penyandang cacat berhak atas fasilitas pendukug dalam penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia lanjut usia, anak-anak dan orang sakit. Dalam UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 ditegaskan bahwa ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Ayat (2) perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan.
Namun sudah banyak peraturan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas tetapi realitanya bahwa tindakan-tindakan diskriminatif masih sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian khususnya bagi konsumen penyandang disabilitas. Melihat hal ini pemerintah provinsi NTB melalui dinas perhubungan NTB mencoba memberikan subsidi khusus untuk operasional bus disabilitas, mulai dari merubah bentuk bus yang awalnya memiliki tempat duduk normal kemudian dirombak menjadi bus yang memiliki 10 tempat kursi roda dengan pengikatnya dan memiliki 20 tempat duduk bagi penyandang disabilitas tanpa kursi roda, pada tahun 2020 akhir anggaran pemerintah provinsi NTB hanya cukup untuk mengoperasikan 1 bus saja, tetapi pada tahun 2021 akan ada penambahan 4 bus lagi, sehingga totalnya ada 5 bus yang mana 2 akan dioperasikan dipulau sumbawa dan 3 lagi akan dioperasikan di pulau lombok dengan rute pelayanan anak pada sekolah khusus(sekolah luar biasa), rute yang direncanakan ialah rute yang menjadi lokasi bekerja, lokasi sekolah bagi penyandang, dan pada hari weekend bus disabilitas bisa digunakan keluar dari rute yang ditetapkan seperti keperluan rekreasi/sekolah alam bagi penyandang disabilis.
melihat animo/minat dari penyandang disabilitas yang sangat tinggi mejadikan pemerintah provinsi NTB akan terus ikhtiar dalam memperjuangkan kesetaraan bagi semua kaum, SALAM INKLUASI.
